HETANEWS

Jokowi Dilaporkan karena Sebut Tanah Prabowo, Sudjiwo Tedjo: Harta Pejabat Bukan Masalah Pribadi

Debat Capres Cawapres putaran pertama dikomentari budayawan, Sudjiwo Tedjo. (foto/Akbar Bhayu Tamtomo)

Jakarta, hetanews.com - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) dilaporkan ke Bawaslu atas tuduhan pelanggaran pemilu karena dianggap menyerang pribadi capres Prabowo Subianto saat debat putaran kedua, Minggu (17/2).

Pelapor adalah Tim Advokat Indonesia Bergerak (TAIB). Mereka menuding Jokowi menyerang pribadi Prabowo dengan menghina yang bersangkutan ketika debat.

Tudingan itu mengacu pada pernyataan Jokowi yang menyebut kepemilikan lahan Prabowo di Kalimantan Timur dan Aceh Tengah.

"Dugaan fitnah atau kebohongan capres 01 ini lebih kepada menyampaikan bahwa Pak Prabowo Subianto mempunyai atau punya lahan atau kepemilikan tanah seluas 220.000 hektar di Kalimantan Timur dan 120.000 hektar lagi di Aceh Tengah. Itu adalah sebuah statement yang menyerang personal secara pribadi," kata angggota TAIB, Djamaluddin Koedoeboen, di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin (18/2/2019).

Secara tak langsung, Sudjiwo Tedjo tampak mengomentari hal tersebut di akun Twitter-nya, saat menjawab pertanyaan rekannya.

Menurut Sudjiwo Tedjo, harta kekayaan pejabat publik atau calon pejabat publik bukan sebuah aib dan bukan merupakan masalah pribadi. Sebab, setiap calon pejabat publik juga harus melaporkan hartanya ke KPK.

Sebelumnya, Sudjiwo Tedjo men-tweet soal aib dan junjungan. "Kalau aku gak tega membongkar aib junjunganku dan kaki-tangannya, karena aku hidup dari mereka, maka aku gak akan tega membongkar aib junjungan orang lain dan kaki-tangannya.

"Aku akan fokus bicara tentang kebaikan2 junjunganku dan kaki-tagannya saja," tulis Sudjiwo Tedjo.

Menurutnya, jika ia hanya berani membuka aib junjungan orang lain dan bungkam terhadap aib junjungannya sendiri itu bukan hal yang baik.

"Selangit lapis tujuh pun gelar akademis/gelar keagamaanku, aku adalah sampah kalau beraninya cm membuka aib junjungan orang lain & kaki-tangannya tapi bungkam terhadap aib junjungan sendiri dan kaki-tangannya.

Karena itu berarti gelar2 akademis/keagamaanku ud dikerumuni belatung," tulisnya lagi.

Cuitan Sudjiwo Tedjo itu memang tak menyebut nama dan tidak mengarah ke manapun.

Namun, Pengurus Cabang Istimewa NU (PCINU) Amerika, Akhmad Sahal menilai, cuitan itu ditujukan pada capres di debat putaran kedua.

Ia bahkan mengungkit soal aib Keluarga Cendana. Menurutnya, harta kekayaan pejabat publik bukan aib, tapi untuk mencegah korupsi.

"Pejabat publik hrs siap diblejetin hartanya. Juga yg nyalon presiden. Itu bukan buka aib, tp mencegah korupsi. Asal jgn fitnah!

Kita ga bakal tau korupnya keluarga Cendana kalo hartanya ga diblejetin ke publik. Tanpa buka aib keluarga Cendana, ga bakal ada reformasi 98!,"

Komentar itu kemudian ditanggapi dan diluruskan oleh Sudjiwo Tedjo, yang mengatakan kalau ia tidak mengarah ke persoalan itu.

Ia mengklaim tidak sedang membahas salah satu paslon dan hartanya. Sudjiwo Tedjo pun setuju bahwa harta pejabat publik bukan aib dan bukan masalah pribadi.

"Salam Kang Sahal, aku sama sekali babar blas ndak ada memaksudkan twit ini ke salah satu paslon dgn hartanya.

Segoblok2ku, aku tahu bahwa harta pejabat publik/calonnya bukan aib dan bukan masalah pribadi... Krn itu ada LHKPN ...

Kok twitku jadi digiring ke sana ya ...heuheu," cuitnya.

Akhmad kemudian menjawab lagi cuitan itu, dengan mengatakan kalau dirinya tak menggiring cuitan Sudjiwo Tedjo ke arah salah satu paslon dan hatanya.

Namun menurutnya, tweet itu menggelinding sendiri ke arah sana.

"Sugeng enjang, Mbah @sudjiwotedjo. Saya ga menggiring, tp bolanya ngglinding sendiri ke sana..:

Poin saya, prinsip ga boleh buka aib siappun itu saya setuju. Dan memang harus begitu. Tp itu tak berlaku utk pejabat publik atau calon. Demi maslahat publik," jawabnya.

Sudjiwo Tedjo pun tampak legowo dengan pernyataan tersebut, namun ia memberikan usulan.

"Ya ok.. Suwun Kang... tapi usulku.. bila intelektual membuka aib junjungan kubu lain dan slagordenya.. baiknya ia juga membuka aib junjungannya sendiri dan slagordenya...

Atau, intelektual itu fokus mengungkapkan kebaikan junjungannya sendiri dan slagordenya saja...," tandasnya.

Tanggapan Jokowi

Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo ( Jokowi) mengatakan, tidak usah ada debat jika sedikit-sedikit peristiwa dalam debat diancam dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Ya debat yang lalu saya dilaporkan. Kalau debat dilaporkan, enggak usah debat saja," kata Jokowi sambil tertawa saat ditanya wartawan di Tangerang, Senin (18/2/2019).

Jokowi mengaku tak habis pikir mengapa setiap kali selesai debat, ada saja materi atau peristiwa setelahnya yang diancam akan dilaporkan ke Bawaslu.

"Debat kok dilaporkan, bagaimana? Kan sudah ada Ketua Bawaslu dan komisioner Bawaslu di situ," katanya.

Kehadiran mereka, menurut Jokowi, cukup menjadi kontrol bagi capres selama pelaksanaan debat berlangsung.

"Ya kalau kira-kira enggak 'anu' pasti dibisikin, enggak kok," katanya.


 

sumber: tribunnews.com

Editor: sella.