Thu 21 Feb 2019

Edy Rahmayadi: Kalau Sudah KPK yang Turun Tangan, Kita Yakin Bisa

Edy Rahmayadi, membuka rapat koordinasi (Rakor) program pencegahan korupsi bidang optimalisasi penerimaan daerah, di Provinsi Sumatera Utara, di Ruang Rapat Kaharuddin Nasution, Lantai 8 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro No. 30, Medan, Selasa (12/2/2019). (foto/david)

Medan, hetanews.com - Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi, membuka rapat koordinasi (Rakor) program pencegahan korupsi bidang optimalisasi penerimaan daerah, di Provinsi Sumatera Utara, di Ruang Rapat Kaharuddin Nasution, Lantai 8 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro No. 30, Medan, Selasa (12/2/2019).

Dalam rangka optimalisai pendapatan negara, Komisi Pemberantasan  Korupsi (KPK) mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi penerimaan yang ada. Atas dorongan itu, Gubsu menekankan, bahwa seluruh komponen harus bicara serius dalam rangka perbaikan.

 “Kita kumpul hari ini ingin bicara serius. Saya bilang, minta ke KPK menyelesaikan masalah ini. Saya yakin, KPK ini tidak gila jabatan, karena tujuannya untuk memperbaiki bangsa ini,”ujar Gubsu  saat membuka rapat.

Hadir Sekdaprovsu, Dr Hj Sabrina, Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK Wilayah 1 Sumbagut, Juliawan bersama staf Azril dan Harun, Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin, Bupati Deliserdang, Ashari Tambunan, Wakil Wali Kota Siantar, Togar Sitorus, Kepala Inspektorat Sumut, OK Hendry, Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP, Arief S Trinugroho, Kadis Kominfo Sumut, HM Fitriyus, Kabiro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut, Ilyas Sitorus, Sekdako/Sekdakab, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD), Direksi Bank Sumut dan pejabat lainnya.

Gubsu juga meyakini kerja KPK dalam rangka memberantas korupsi maupun pencegahan cukup maksimal. Karena dalam perjalanannya, tidak mengedepankan jabatan, namun lebih mengutamakan kinerja yang baik. Sehingga dirinya berharap, pertemuan tersebut dapat menjadi awal untuk membuktikan bahwa Sumut bisa lebih baik dan bermartabat.

 “Kalau sudah KPK yang turun tangan, kita yakin bisa. Kalau tidak, siapa lagi yang mau kita percaya. Mari kita buktikan kalau kita bisa,” tegas Edy,  yang mengimbau untuk bekerjasama dengan Bank Sumut sebagai bank milik daerah.

Sementara Ketua Satgas Korsupgah KPK Wilayah 1 Sumbagut, Juliawan, menyebutkan, bahwa upaya optimalisasi penerimaan daerah ini dilakukan secara nasional.

Program tersebut, merupakan hal yang menjadi fokus mereka di 2018 yang sudah berjalan. Tujuannya adalah mendorong supaya potensi daerah yang cukup besar bisa dirasakan.

 “da laporan kebocoran, maka kami mendorong agar itu (potensi penerimaan) bisa maksimal. Karena itu di KPK ada unit supervisi pencegahan. Kami mendorong supaya potensi di daerah, dibuat semacam database dan juga perhitungan target pendapatan,” pungkasnya yang menekankan pentingnya pencegahan daripada penindakan.

Penulis: david. Editor: gun.