HETANEWS

Fransiskus Sumbayak Minta Pernyataan Resmi Pemkab Simalungun

Simalungun, hetanews.com - Fransiskus S. Sumbayak menyurati Sekda Kabupaten Simalungun terkait klaim Kabag Hukum Pemkab Simalungun, Franky Purba, terhadap tanah dan bangunan Raya Square, pada Senin, 28 Januari 2019.

Melalui siaran pers yang dilkirim ke Hetanews.com,  Fransiskus mengungkapkan, Kabag Hukum Pemkab Simalungun bersama Kadis Koperasi Kabupaten Simalungun, Ikuten Ginting, Camat Raya Justina Purba, dan Satpol PP, datang ke lokasi Raya Square dan mengklaim tanah serta bangunan koperasi di atasnya sebagai milik Pemkab Simalungun.

Klaim tersebut mereka nyatakan dengan membongkar pagar milik Fransiskus dan memasang pengumuman berupa poster di lokasi Raya Square.

Fransiskus menganggap bahwa klaim tersebut tidak sah sebagai klaim Pemkab Simalungun. Klaim tersebut maladminstrasi, melanggar asas penyelenggaraan pelayanan publik, dan tidak menunjukkan iktikad baik.

Pertama, karena mereka membongkar pagar miliknya tanpa Surat Perintah Tugas dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Kedua, mereka tidak bersedia menunjukkan satu pun bukti alas hak Pemkab Simalungun atas tanah tersebut.

Ketiga, mereka diduga mangaburkan informasi dengan memasang pengumuman tanpa logo Pemkab Simalungun dan tidak menuliskan nomor register asset Pemkab Simalungun dalam pengumuman.

Karena itu, dia mengirimkan surat kepada Sekda Kab. Simalungun pada Kamis 7 Februari 2019, meminta pernyataan resmi apakah Pemkab Simalungun, meskipun tidak wajar, benar mengklaim tanah dan bangunan Raya Square.

Dalam suratnya, Fransiskus awalnya menyatakan bahwa dirinya pemegang hak atas tanah lokasi Raya Square.

Hal ini dia buktikan dengan melampirkan alas haknya atas tanah tersebut, secara urut mulai dari surat penyerahan hak dari Tuan Lampu Saragih kepada Maludin Purba tanggal 21 Mei 1987, hingga surat penyerahan hak dari Jonedi Agustinus Purba (cucu Maludin Purba) kepada Fransiskus S. Sumbayak tertanggal 6 November 2018.

Kemudian, Fransiskus menjelaskan bahwa klaim Pemkab Simalungun terhadap tanah dan bangunan Raya Square tidak wajar karena bertentangan dua kenyataan.

Pertama, kenyataan bahwa berdasarkan hasil konsultasi dengan Dinas Koperasi Kabapaten Simalungun, Senin 17 Desember 2018, bangunan tersebut dibangun tahun 2012 menggunakan dana hibah Kementerian Koperasi.

Dana hibah tersebut mengalir dari Kementerian Koperasi langsung ke rekening ‘Koperasi Bersama Kita Bisa’ yang nota bene adalah lembaga swasta.

Kedua adalah bahwa hingga pernyataan ini disampaikan, baik Kabag Hukum Pemkab Simalungun maupun Kadis Koperasi Kabupaten Simalungun tidak ada menunjukkan alas hak Pemkab Simalungun atas tanah tersebut.

Demikian pula ketua Koperasi Bersama Kita Bisa, Miller Silalahi pada Senin, 17 Desember 2018, menyatakan tidak memiliki alas hak atas tanah tersebut.

Kenyataanya, hingga saat ini satu-satunya yang dapat menunjukkan alas haknya atas tanah tersebut secara terbuka adalah Fransiskus S. Sumbayak, warga Jalan Jombit No. 2 Sondi Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun.

Selanjutnya, Fransiskus juga meminta perlindungan Sekda Kabupaten Simalungun, selaku penanggung jawab pelayanan publik di Simalungun, dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (release)

Editor: edo.