Thu 21 Feb 2019

Problematika Alih Fungsi Lahan Kawasan Hutan

Oleh: Hendra Yudhy Nasution

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber daya alam yang memiliki aneka ragam kandungan kekayaan alam yang bermanfaat bagi manusia, baik manfaat ekologi, sosial budaya, maupun ekonomi.

Sebagai bentuk perwujudan rasa syukur terhadap karuniaNya maka hutan harus diurus dan dimanfaatkan secara optimal dengan mempertimbangkan kecukupan luas Kawasan Hutan dalam DAS (Daerah Aliran Sungai), pulau, dan/atau provinsi serta keserasian manfaat secara proporsional sesuai sifat, karakteristik, dan kerentanan peranannya sebagai penyerasi keseimbangan lingkungan lokal, nasional, dan global.

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Kawasan Hutan merupakan wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Hutan produksi yang dapat dikonversi adalah Kawasan Hutan produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar Kawasan Hutan.

Indonesia merupakan negara tropis yang sebagian besar mempunyai curah dan intensitas hujan yang tinggi, terdiri dari pulau-pulau besar, menengah dan kecil serta mempunyai konfigurasi daratan yang bergelombang, berbukit dan bergunung maka Menteri menetapkan luas Kawasan Hutan dalam DAS atau pulau paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daratan. Dengan penetapan luas Kawasan Hutan dan luas minimal Kawasan Hutan untuk setiap DAS atau pulau, Menteri menetapkan luas Kawasan Hutan untuk setiap provinsi berdasarkan kondisi biofisik, iklim, penduduk dan keadaan sosial, serta ekonomi masyarakat setempat.

Sesuai perkembangan implementasi Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang- Undang, telah terjadi constitutional review terhadap pengertian Kawasan Hutan dan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-XI/2011 bahwa frasa “ditunjuk dan “atau” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga sejak putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan Kawasan Hutan dimaknai sebagai wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan tetap.

Perubahan peruntukan dan fungsi Kawasan Hutan dilakukan melalui mekanisme perubahan secara parsial atau perubahan untuk wilayah provinsi. Perubahan peruntukan Kawasan Hutan secara parsial dilakukan melalui tukar menukar Kawasan Hutan atau pelepasan Kawasan Hutan produksi yang dapat dikonversi. Tukar menukar Kawasan Hutan dilakukan pada hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap.

Perubahan fungsi Kawasan Hutan merupakan perubahan sebagian atau seluruh fungsi hutan dalam satu atau beberapa kelompok hutan menjadi fungsi Kawasan Hutan yang lain. Tukar menukar Kawasan Hutan adalah perubahan Kawasan Hutan produksi tetap dan/atau hutan produksi terbatas menjadi bukan Kawasan Hutan yang diimbangi dengan memasukkan lahan pengganti dari bukan Kawasan Hutan dan/atau hutan produksi yang dapat dikonversi yang produktif menjadi  Kawasan Hutan Tetap.

Kawasan Hutan produksi yang dapat dilakukan pelepasan berupa Kawasan Hutan produksi yang dapat dikonversi yang tidak produktif, kecuali pada provinsi yang tidak tersedia lagi Kawasan Hutan produksi yang dapat dikonversi yang tidak produktif. Perubahan peruntukan Kawasan Hutan untuk wilayah provinsi dilakukan berdasarkan usulan dari Gubernur kepada Menteri.

Usulan perubahan peruntukan Kawasan Hutan untuk wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan (selanjutnya disebut dengan PP 104 tahun 2015) Pasal 30 ayat (1) diintegrasikan oleh Gubernur dalam revisi rencana tata ruang wilayah provinsi. Gubernur dalam mengajukan usulan perubahan peruntukan Kawasan Hutan wajib melakukan konsultasi teknis dengan Menteri.

Menteri setelah menerima usulan perubahan peruntukan Kawasan Hutan untuk wilayah provinsi dari Gubernur, melakukan telaahan teknis. Berdasarkan hasil telaahan teknis sebagaimana dimaksud pada PP 104 tahun 2015 Pasal 30 ayat (1), Menteri membentuk tim terpadu. Keanggotaan dan tugas tim terpadu sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri terkait.

Jika hasil kajian lingkungan hidup strategis sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (5) menunjukkan ketidaklayakan daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup, Menteri menolak usulan perubahan peruntukan Kawasan Hutan berdasarkan hasil penelitian dan rekomendasi tim terpadu.

PP 104 tahun 2015  Pasal 42 ayat (2) menyatakan perubahan fungsi dalam fungsi pokok Kawasan Hutan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam hal: (1) sudah terjadi perubahan kondisi biofisik Kawasan Hutan akibat fenomena alam, lingkungan, atau manusia; (2) diperlukan jangka benah untuk optimalisasi fungsi dan manfaat Kawasan Hutan; atau (3) cakupan luasnya sangat kecil dan dikelilingi oleh lingkungan sosial dan ekonomi akibat pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang tidak mendukung kelangsungan proses ekologi secara alami.

Setiap perubahan fungsi Kawasan Hutan untuk wilayah provinsi yang memperoleh keputusan perubahan fungsi Kawasan Hutan dari Menteri dapat dilakukan pengelolaan dan/atau kegiatan sesuai fungsi Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam dinamika kegiatan pembangunan di luar sektor kehutanan khususnya perkebunan masih terdapat permasalahan yang belum terselesaikan karena adanya perbedaan peruntukan ruang yang menurut rencana tata ruang provinsi, kabupaten/kota merupakan kawasan budidaya non kehutanan namun berdasarkan peta Kawasan Hutan merupakan Kawasan Hutan. Oleh karena itu, perlu pengaturan kembali sebagai perwujudan kehadiran negara untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Terkait dengan permasalahan yang sedang dialami oleh PT Anugerah Langkat Makmur (ALAM) di Kabupaten Langkat, Sumatra Utara, yang diduga melakukan pengalihan fungsi hutan lindung menjadi perkebunan sawit. Kepala Bidang Penatagunaan Hutan Dinas Kehutanan Sumatra Utara, Efendi Pane mengatakan “ Kami memang gak tahu persis karena kami tidak punya peta perusahaan tersebut. Tetapi bersama pihak Poldasu kemarin kami sudah pernah turun ke lapangan untuk mengambil titik-titiknya. Dan dari hasil (tinjauan), kawasan itu masuk area hutan produksi terbatas”. (Tribunnews, 2019).

Berdasarkan hal tersebut di atas, ada baiknya dilakukan review tentang database tentang lahan Kawasan Hutan. Inventarisasi hutan dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam hutan, serta lingkungannya secara lengkap. Inventarisasi hutan dilakukan dengan survei mengenai status dan keadaan fisik hutan, flora dan fauna, sumber daya manusia, serta kondisi sosial masyarakat di dalam dan di sekitar hutan. Inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud terdiri dari: (a) inventarisasi hutan tingkat nasional, (b) inventarisasi hutan tingkat wilayah, (c) inventarisasi hutan tingkat daerah aliran sungai, dan (d) inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan.

Hasil inventarisasi hutan antara lain dipergunakan sebagai dasar pengukuhan Kawasan Hutan, penyusunan neraca sumber daya hutan, penyusunan rencana kehutanan, dan sistem informasi kehutanan.

Kawasan Hutan dapat diubah peruntukan atau fungsinya. Untuk menjaga terpenuhinya keseimbangan manfaat lingkungan, manfaat sosial budaya, dan manfaat ekonomi, maka perubahan peruntukan dan fungsi Kawasan Hutan harus berasaskan optimalisasi distribusi fungsi dan manfaat Kawasan Hutan secara lestari dan berkelanjutan dengan memperhatikan keberadaan Kawasan Hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proposional.

(Penulis adalah Advokat & Mahasiswa Pascasarjana Fak. Hukum – Universitas Indonesia**)

Penulis: tim. Editor: gun.