Mon 18 Feb 2019

Bupati Humbahas: Urus KTP Gratis, Sepeser pun tak Bayar

Bupati Dosmar Banjarnahor (berdiri) saat Musrenbang Kecamatan Pollung, Selasa (12/2/2019), mengingatkan para petugas agar tidak melakukan pungli dalam mengurus surat-surat masyarakat. (Foto/Rachmat Tinton)

Humbahas, hetanews.com - Mungkin sudah lazim di kalangan masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), bahwa untuk mengurus surat - surat kependudukan, khususnya e-KTP harus membayar kepada petugas.

Tarif pembuatan pun beragam, mulai dari lima puluh ribu rupiah hingga ratusan ribu rupiah. Pungutan liar (pungli) ini biasanya yang memungut adalah dari perangkat desa maupun petugas KTP di kecamatan.

Jika merujuk pada UU No.24/2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 95B, sangat jelas menegaskan, bahwa “setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen Kependudukan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 79A dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 75 juta”.

Sangat jelas, jadi seharusnya pembuatan segala bentuk dokumen/surat–surat kependudukan khususnya KTP Elektronik adalah gratis alias tidak dipungut biaya sepeser pun. Jika ada perangkat desa atau petugas maupun pejabat Kecamatan yang mematok tarif untuk pembuatan KTP elektronik adalah bertentangan dengan Undang–undang. Dan bisa dipidana paling lama enam tahun dan juga denda paling banyak tujuh puluh lima juta rupiah.

Bupati Humbahas, Dosmar Banjarnahor, kembali menegaskan, bahwa pembuatan dokumen e-KTP gratis. Dan jika ada jajaran di bawahnya yang melakukan pungutan liar, dia akan menindak tegas petugas yang melakukan pelanggaran tersebut.

"Ini terutama saya katakan kepada para Kepala Desa (Kades) atau pun Sekdes. Mari kita hilangkan budaya pungli. Saat masyarakat mengurus KTP, KK, Akta Kawin, dan lain-lain jangan minta sepeser pun. Itu gratis. Hati-hati ya, saya masih dapat kabar seperti itu,"tegas Dosmar, di sela-sela acara Musrenbang Kecamatan Pollung, di Aula Kantor Camat Pollung, Selasa (12/2/2019).

Senada, ketua LSM RIB Humbahas, Rijhondy Siregar,  menyambut positif pernyataan Bupati tersebut.

"Untuk itu diperlukan peran serta masyarakat Kabupaten Humbahas  untuk melaporkan jika ada yang melakukan penarifan pembuatan KTP Elektronik. Agar tercipta good government di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Humbahas,"kata Rijhondy.

Penulis: rachmat. Editor: gun.