Mon 18 Feb 2019

Kondisi Kota Siantar Dalam Pandangan Rudolf Hutabarat

Rudolf Hutabarat saat menyampaikan pandangannya dalam acara 'Ngobrol santai soal Siantar' di Hotel Grand Palm, Kota Siantar, Sabtu 9 Februari 2019. (foto:warganet)

Siantar, hetanews.com - Posisi Kota Siantar dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Simalungun, yang kebanyakan adalah wilayah pertanian. Sementara perencanaan kota Urban Desing, kota minus dari wilayah pertanian. 

Hal ini bertolak belakang dengan terbitnya undang undang tentang lahan pertanian berkelanjutan, yang menyebutkan adanya pelarangan mengubah fungsi lahan.

Sementara yang terjadi pada Tahun 2003, 5000 HA luas lahan pertanian di Kota Siantar kini berkurang menjadi seluas 2300 HA. 

Penjelasan ini disampaikan oleh mantan anggota DPRD Siantar periode 2009-2014 Rudolf Hutabarat, dalam acara ngobrol santai soal Siantar di Grand Palm, Sabtu kemarin.

"Ini tidak boleh dirubah. Akhirnya, terjadi penumpukan pembangunan 8000 KM luas Kota Siantar, sebagian sudah diisi oleh bangunan bangunan," jelas Rudolf.

Hal itu, kata Hutabarat, juga berdampak kepada ruang terbuka hijau di Kota Siantar. Ruang terbuka dalam rangka menyerap emisi carbon (program nasional dan global) Kota Siantar dalam kondisi sulit untuk mengembangkannya.

Persoalan Anggaran  

Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012 -2032 kota Siantar mengambil tema Mantap Maju dan Jaya. Rudolf pun menjelaskan visi dan misi Kota Siantar itu.

Mantap ialah memastikan kondisi daerah yaitu sumber daya alam dan sumber manusianya tetap stabil. Maju, diartikan dengan kinerja pemerintahan  tetap bisa berkembang, dan Jaya bisa dirasakan masyarakat dihari kedepan.

Masih kata Rudolf, arah kebijakan umum anggaran kota Siantar terbatas. Pendapatan Daerah (PAD) 90 persen bergantung kepada dana Perimbangan (DAK DAU ). 10 persen lagi pendapatan asli daerah.

Dari perhitungan 1 Trilyun APBD Kota Siantar, 65 persen diperentukan untuk belanja tidak langsung, berlanja rutin dan 35 persen untuk pembangunan.

"Nah artinya, kota ini tetap dibangun dari hasil musrembang saja. Tidak ada yang strategis misalnya mengembangkan pusat pelayanan kota, yang didalam RPJP dan rencana Tata Ruang, wilayah pengembangan ekonomi kita diarahkan ke pinggiran kota," jelas Rudolf.

Pengembangan Wilayah Administratif 

Pemko Siantar, jelas Rudolf, dari 8 Kecamatan dan 53 Kelurahan, seharusnya perlu memikirkan perluasan wilayah administratif, dengan potensi wilayah Letterland.

Rudolf menjelaskan, Potensi Siantar diantara wilayah Upstreem  ialah BODT Danau Toba. Sementara di kawasan Downstreem ialah Kawasan Ekonomi Khusu (KEK) Sei Mangkei yang berdekatan dengan Kuala Tanjung.

"Ini bisa dimanfaatkan. Multipalyers effect-nya apa di Kota Siantar, dan effect domino-nya apa di Kota Siantar. Itu semua tergantung Walikotanya. Punya insisiasi enggak menggerak kotanya. Punya nyali enggak," jelasnya.

Ia juga mengatakan, jika Kota Siantar hanya bergantung APBD saja, kemungkinan besar kota Siantar ini tidak akan berkembang dengan pesat. 

"Kalau begini, kita tidak akan kesampaian. Siantar Hanya Sutomo-Merdeka saja. Ada kemarin, kita berupaya untuk menaikkan PAD di Siantar. Kita coba lakukan regulasi, buat perusahaan daerah. Kita harapkan dapat memicu PAD namun sampai sekarang belum kelihatan," pungkas mantan Anggota DPRD Siantar ini.

Penulis: gee. Editor: edo.