HETANEWS

Pertanggungjawaban Perdata (Strict Liability) Bagi Perusak Lingkungan Hidup Danau Toba Sekitarnya

Aktifitas Keramba Jaring Apung (KJA) di perairan Danau Toba.

Oleh: Hendra Yudhy Nasution 

Pada tahun 2017 Yayasan Pecinta Danau Toba (YPDT) melaporkan PT Aquafarm Nusantara yang telah beroperasi sejak tahun 1998 dan PT Japfa ke Ditreskrimsus Polda Sumut. Laporan terkait pencemaran air Danau Toba. Laporan ini merupakan tindaklanjut dari pengkajian kandungan air yang dimulai sejak 10 November 2015 lalu dengan mengambil contoh air di 22 titik kawasan Danau Toba.

Dari hasil penelitian mengindikaskan telah terjadi pencemaran air danau, hal ini dilakukan oleh lembaga independen (Sucofindo). Dari hasil penilitian sample air tersebut membuktikan adanya fakta kandungan sejumlah zat kimia (BOD, COD juga FE dan beberapa komponen lainnya) yang sangat buruk bagi kelangsungan hidup masyarakat yang biasa memanfaatkan air Danau Toba untuk keperluan sehari-hari.

Namun sangat disayangkan apa yang telah disampaikan oleh seorang advokat yang mengaku sebagai putra daerah Danau Toba, Hotman Paris Hutapea, “Saya Dr. Hotman Paris telah membaca banyak kasus lingkungan hidup di seluruh dunia dan ternyata belum ada satupun putusan di dunia bahwa kotoran ikan (ikan makan pellet) bisa merusak lingkungan hidup.

Dari persidangan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Jakarta banyak saksi fakta bahwa sumpah menjelaskan di depan persidangan bahwa justru banyak sungai yang bermuara ke Danau Toba membawa sampah & kotoran manusia dari penduduk yang tinggal di sekitar sungai, demikian juga restoran, pom bensin & kapal yang kotorannya jauh lebih besar akibatnya dibanding kotoran ikan apalagi jaring ikan tersebut hanya satu titik kecil dibandingan segitu luasnya Danau Toba.”9(Tribunnews.com, 2018). Dan akhirnya dengan bangga beliau menyatakan memenangkan gugatan tersebut di PTUN (Putusan Nomor 175/B/2018/PT.TUN.JKT).

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU Lingkungan Hidup 2009) mendefiniskan kerusakan lingkungan sebagai “perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Apabila pencemaran atau kerusakan telah dapat dibuktikan, maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah pencemaran/kerusakan tersebut menimbulkan kerugian, sehingga penggugat selanjutnya dapat meminta ganti rugi dan/atau dilakukannya tindakan tertentu.

Pertanggungjawaban perdata dapat berlaku dalam konteks lingkungan hidup. Dalam hal ini, pertanggungjawaban perdata dapat merupakan sebuah cara menegakkan hukum lingkungan, di luar penegakan hukum adminsitratif dan penegakan hukum pidana. UU Lingkunagn Hidup 2009, biasanya mengaitkan pertanggungjawaban, kerugian, dan pencemaran/kerusakan lingkungan.

Menurut UU Lingkungan Hidup 2009, pencemaran adalah “masuk atau dimasukkannya mahluk hidup, zat, energy, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. (Andri G.Wibisana, 2017)

Secara teoritis, kerugian (damage/losses) dapat dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu kerugian yang secara langsung dapat dihitung uang (pecuniary losses) dan yang tidak dapat secara langsung dihitung dengan uang (non-pecuniary losses). Contoh dari pecuaniary losses adalah hilangnya penghasilan (loss of earnings) dan biaya pengobatan (medical expenses). Sedangkan contoh dari non-pecuniary losses antara lain adalah hilangnya kenikmatan hidup (loss of amenity) dan adanya penderitaan (pain and suffering).

Selain dari definisi kerugian secara umum tersebut, di dalam konteks lingkungan hidup dikenal pula adanya “kerugian lingkungan”. UU Lingkungan Hidup mengartikan kerugian lingkungan sebagai “kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat”. (UU Lingkungan Hidup 2009, Penjelasan Pasal 90 ayat 1.)

Pada prinsipnya, sengketa perdata diajukan oleh mereka yang merasa haknya dilanggar, sesuai dengan asas point d’interet, point d’action, tidak ada gugatan tanpa kepentingan. Di Indonesia, hak gugat dapat diberikan kepada perorangan, organisasi lingkungan, masyarakat korban melalui gugatan perwakilan, warga negara, dan juga pemerintah.

Tujuan dari gugatan perdata adalah (1) memberikan kesempatan kepada korban agar kerugiannya diganti oleh mereka yang menyebabkankerugian tersebut, (2) memberikan kesempatan kepada korban untuk meminta putusan pengadilan berupa perintah pengadilan (mandatory injunction), yaitu perintah pengadilan yang mewajibkan tergugat untuk melakukan pemulihan kerugian, (3) memiliki fungsi sebagai pengakuan (recognition) dan kepuasan (satisfaction), (4) pertanggungjawaban perdata juga dapat berfungsi sebagai hukuman (punishment) atas perbuatan yang merugikan.

Parens patriae

Yang menjadi persoalan mengenai instansi pemerintah mana yang memiliki hak gugat pemeritah, kita dapat mengacu pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.36/KMA/SK/II/2013, menyatakan: “Frasa “dan” dalam Pasal 90 UU Lingkungan Hidup 2009 dibaca sebagai altenatif artinya instansi Pemerintah (Menteri Negara Lingkungan Hidup) dan/atau instansi Pemerintah Daerah (Gubernur atau Bupati atau Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi atau Kabupaten/Kota) dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, karena kewenangan daerah berdasarkan pelimpahan dari pemerintah pusat”.

Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkunagn hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

Dengan demikian, gugatan pemerintah ini memungkinkan pemerintah, untuk meminta ganti rugi dan dilakukannya/dihentikannya perbuatan tertentu. Khusus mengenai ganti rugi, UU Lingkungan Hidup membatasi ganti rugi ini hanya untuk kerugian lingkungan hidup, yaitu “kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat.

Secara teoritis, hak gugat pemerintah atas pencemaran lingkungan dapat dibenarkan berdasarkan dua doktrin yang berbeda, yaitu doktrin public trust dan doktrin parens patriae. Menurut doktrin public trust, hak gugat pemerintah lahir dari kedaulatan negara atas sumber daya lingkungan untuk menggunakan sumber daya tersebut bagi kemakmuran rakyatnya.

Sementara itu doktrin parens patriae pada mulanya merujuk pada peran pemerintah sebagai pelindung (guardian) hak dari mereka yang tidak mampu bertindak secara hukum, seperti anak dibawah umur atau mereka yang mengalami sakit jiwa. Namun demikian, pada tahap selanjutnya, doktrin ini mengalami perluasan sehingga pemerintah memiliki pula hak untuk mengajukan gugatan guna melindungi “sovereign interest” dan “quasi-sovereign interest”.

Apa yang disebut dengan “sovereign interest” adalah kepentingan negara untuk melihat adanya penataan terhadap peraturan yang dibuatnya. Selain itu, negara juga memiliki kepentingan atas ganti kerugian atas dilakukannya perbuatan tertentu (injunction) atas perbuatan yang mengancam kesehatan, kesejahteraan warga negaranya. Gugatan pemerintah untuk mempertahankan kepentingan ini dikategorikan gugatan parens patriae, untuk melindungi “quasi-sovereign interest.

Strict liability

Konteks pertanggungjawaban perdata, yang oleh beberapa sarjana, seperti Rangkuti, disebut dengan istilah “tanggung gugat” (Siti Sundari Rangkuti, 2005). Dalam hal ini, dasar pertanggungjawaban yang dimaksud adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau Strict Liability (tanggung jawab mutlak).

Undang-undang yang pertama kali memuat frasa “tanggungjawab mutlak” dalam konteks lingkungan hidup adalah UU No.4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian mengenai strict liability dapat ditemukan pula dalam UU Lingkungan Hidup 2009 yang menyatakan; “setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.” (UU Lingkungan Hidup 2009, Pasal 88).

Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau strict liability adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan lex specialis dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat diterapkan sampai batas tertentu.

Untuk gugatan yang memasukkan strict liability sebagai salah satu dasar pertanggungjawaban, maka gugatan tersebut hendaknya (1) membuat bagian posita untuk strict liability yang terpisah dengan posita untuk PMH pada umumnya, (2) apabila dalam posita untuk PMH pada umumnya dicantumkan bagaimana tergugat melakukan perbuatan melawan hukumnya, dan akibatnya bagi penggugat, maka dalam posita untuk strict liability penggugat menjelaskan bahwa: (a) kegiatan tergugat merupakan kegiatan yang sangat berbahaya, sehingga dapat dikenakan strict liability, (b) penggugat mengalami kerugian yang diakibatkan oleh kegiatan tergugat tersebut, (3) dalam bagian petitum, penggugat meminta agar tergugat dinyatakan bertanggungjawab secara mutlak atas kerugian yang terjadi.

Selanjutnya, hakim pun perlu mengubah pandangannya yang melihat strict liability sebagai pembuktian terbalik untuk unsur kesalahan. Penafsiran seperti ini keliru, karena strict liability adalah sebuah teori/aturan bagi pertanggungjawaban, dan bukan teori/aturan yang berkenaan dengan beban pembuktian. Dalam hal ini, meskipun tergugat berhasil membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan pelanggaran kewajiban atau kehati-hatian, ia tetap bertanggungjawab atas kerugian penggugat yang diakibatkan kegiatan tergugat.

Selain dari penanggulangan, UU Lingkungan Hidup 2009 juga mewajibkan mereka yang telah menyebabkan pencemaran/kerusakan untuk melakukan pemulihan, yang terdiri atas tahapan penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemaran, remediasi, rehabilitasi, restorasi, dan/atau cara lain berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Contoh dari gugatan pemerintah dapat dilihat dalam kasus perdata Kalista Alam, dimana pemerintah berhasil memenangkan gugatan melawan PT Kalista Alam atas kasus kebakaran hutan yang terjadi di daerah perkebunan milik tergugat. Dalam kasus ini, tergugat (PT Kalista Alam) diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada pemerintah sebanyak Rp 114,3 milyar dan melakukan pemulihan dengan biaya sebesar Rp 251,7 milyar.

Adapun restorasi diterjemahkan sebagai “upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup’, sedangkan rehabilitasi sebagai “upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem”.

Terakhir, perlu pula disampaikan bahwa sistem ganti rugi dan pemulihan lingkungan di Indonesia perlu sesegera mungkin dibenahi. Pembenahan ini terutama berkaitan dengan upaya untuk membuat sistem ganti rugi berlapis, yang dimulai dari pertanggungjawaban, kemudian asuransi tangung jawab dan alternatif jaminan keuangan serta pendanaann lingkungan. Agar sistem ini berjalan dengan baik, maka pendanaan lingkungan memerlukan sebuah sistem keuangan yang dikelola khusus untuk keperluan lingkungan (earnmarked). Dana ini dapat bersumber dari pajak atau pungutan lingkungan, uang paksa, denda administratif dan pidana, serta pembayaran ganti rugi melalui pengadilan.

Penulis adalah Advokat & Mahasiswa Pascasarjana Fak.Hukum – Universitas Indoensia

Penulis: tim. Editor: gun.