HETANEWS

Upaya Aksi Unjuk Rasa untuk Sekda Budi Utari

Budi Utari. (foto/gee)

Siantar,hetanews.com - Kedudukan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Siantar yang dijabat Budi Utari, mendapat 'ancaman' aksi unjuk rasa. Diketahui sebanyak dua kali upaya aksi unjuk rasa mencuat kepermukaan.

Upaya 'menggoyang' kursi Sekda, pertama kali di tahun ini, datang dari Forum Pemuda Islam Peduli Siantar (FPIPS), pada 28 Januari 2019. Forum yang beralamat di Jalan Kasad Kota Siantar ini, berencana mengadakan aksi selamat tiga hari berturut - turut.

Dikutip dari pernyataan sikap FPIPS, mereka menuntut Wali Kota Siantar agar mencopot Budi Utari dari jabatannya. FPIPS menerima sejumlah pemberitaan semasa Budi Utari, menjabat sebagai Kepala DPPKAD Kabupaten Padang Lawas.

Meski demikian, upaya unjuk rasa damai ini tidak jadi digelar.  "Ini kan ada kendala teknis hari ini, paling lama kami turun hari Rabu," kata J. Boang Manalu, dari FPPlS dihubungi via telephone, Senin, 28 Januari 2019, lalu.

Sementara itu, upaya unjuk rasa dalam tuntutan yang hampir sama datang dari LSM Information Corruption Watch Republik Indonesia (ICW RI).

ICW RI berencana menggelar aksi unjuk rasa, hari ini (Jumat, 8/2/2019) ketiga lokasi sekaligus. Selain Balaikota Siantar, aksi unjuk rasa direncanakan ke Polres Siantar dan Kejari Siantar.

Meski tersiar akan ICW RI akan turun kejalan, namun samapai sore ini, aksi unjuk rasa tersebut tidak jadi digelar.

"Gak tau tadi, saya kan di luar, mungkin ngantar surat aja itu. Kalau aksi belum ada, mungkin minggu depan, coba tanya ke kordinator nya saja," ujar Jokly Sihotang dari ICW RI, dihubungi via telephone.

Dikutip dari pernyataan sikap ICW RI yang diterima hetanews.com, ICW meminta Kajari Siantar untuk memeriksa Sekda Budi Utari atas dugaan gratifikasi yang berasal dari pengadaan proyek.

Dua pengadaan proyek yang dimaksud di Dinas Bina Marga dan Pengairan serta Dinas Pendidikan Kota Siantar. ICW RI dalam pernyataan sikapnya juga meminta Wali Kota Siantar agar memecat Budi Utari dari jabatanya.

Budi Utari diangkat menjadi Sekretaris Daerah Kota Siantar oleh Wali Kota Siantar, Hefriansyah, pada 23 Maret 2018, lalu.

Diminta pendapatnya mengenai upaya unjuk rasa yang ditujukan kepada dirinya, mantan Kepala DPPKAD Kabupaten Padang Lawas ini belum bersedia memberi penjelasan.

Penulis: gee. Editor: gun.