HETANEWS.COM

Gawat! Sudah Dibantu Kementerian PUPR Buat Perda Tentang Bangunan Gedung, Pemko Siantar Tak Kunjung Menyelesaikannya

Kepala Satuan Kerja (Satker) Penataan Bangunan dan Lingkungan Kementerian PUPR Ichwanul Ihsan saat diwawancarai wartawan disela-sela Kunjungan kerja Komisi V DPR-RI di Ruang Data Balai Kota Siantar.(Foto/Tom)

Siantar, hetanews.com - Hari ini Anggota Komisi V DPR-RI melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Pemerintah Kota (Pemko) Siantar, dalam kunjungan itu Komisi V membawa serta Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementrian Perhubungan yang diterima langsung oleh Walikota Siantar Hefriansya di ruang data Balai Kota Siantar, Kamis (07/02/2019).

Dalam pemaparan yang disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja (Satker) Penataan Bangunan dan Lingkungan Kementerian PUPR Ichwanul Ihsan, mengatakan jika mereka tidak dapat masuk memberikan bantuan kepada Kota Siantar disebabkan ketiadaannya Peraturan Daerah (Perda) tentang bangunan gedung di Siantar dan hal inipun diakui oleh Walikota Siantar.

Mendapati hal tersebut ditemui wartawan disela-sela pertemuan, Kepala Satker PBL Kementerian PUPR itu mengatakan, dampak dari tiadanya Perda tentang bangunan gedung, membuat Kementerian PUPR terhalang untuk ikut membangun Kota Siantar dengan maksimal.

Ia mencontohkan, salah satunya, PBL Kementerian PUPR tidak bisa membangun ruang terbuka hijau (RTH).

"(Dampak tidak adanya Perda tentang bangunan gedung) kami (Kementerian PUPR) tidak bisa masuk (untuk membangun) kesini. Misal, mau bangun RTH tidak bisa," ucap Ichwanul Ihsan.

Dikatakan, Perda bangunan gedung itu merupakan amanah dari UU nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan PP nomor 36 tahun 2005. Namun Siantar hingga saat ini tidak memiliki Perda tentang itu.

Bukan hanya mengungkap ketiadaan Perda bangunan gedung, Ichwanul Ihsan juga mengatakan, bahwa Kementerian PUPR telah menyusun Rancangan Perda (Ranperda) atau draf Ranperda tentang bangunan gedung untuk Kota Siantar. Draf Ranperda itu sudah selesai disusun sejak tahun 2015 yang lalu.

Bahkan, ditahun 2015 itu juga, draf Ranperda itu telah diserahkan Kementerian PUPR kepada Pemko Siantar. Hanya saja, hingga saat ini Ranperda itu tak kunjung diserahkan Pemko Siantar ke DPRD Siantar untuk dibahas, dan kemudian untuk disahkan menjadi Perda bangunan gedung.

Dijelaskan Ichwanul Ihsan, isi utama dari Ranperda bangunan gedung itu tentang IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Seperti hendak membangun gedung hotel dan rumah sakit, maka selumnya harus diteliti terlebih dahulu oleh ahli untuk kelayakan fungsi gedung tersebut dan lainnya.

"Semuanya. Misal, mau bangun hotel atau rumah sakit, harus diperiksa tim ahli yang diatur melalu Perwa," ungkap Ichwanul Ichsan.

Sementara itu, terkait rencana kementerian hendak membangun RTH di kawasan Sungai Bahbolon di Kota Siantar, lengkap dengan fasilitas arum jeram dan fasilitas lainnya, Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR-RI ke Kota Siantar, Anton Sihombing meminta Wlikota Siantar, agar segera menuntaskan Perda tentang bangunan gedung.

Penulis: tom. Editor: tom.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan