HETANEWS

Gubsu Minta Bupati Samosir Segera Hentikan Penebangan Kayu Hutan Rakyat

Bupati usai melantik pejabat eselon dua, memberikan konfirmasi kepada awak media terkait adanya kerusakan fasilitas jalan kabupaten Samosir. (foto/stm)

Samosir,hetanews.com - Pasca ditetapkannya kawasan Danau Toba, sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 49/2016, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) memerintahkan Bupati Samosir dan Bupati se kawasan Danau Toba untuk menghentikan penebangan kayu, di Kawasan Pariwisata Danau Toba yang berasal dari hutan rakyat.

Dalam suratnya nomor 522/7443, per tanggal 15 September 2016, Bupati di kawasan Danau Toba diperintahkan untuk menjaga keberadaan dan kelestarian hutan, di kawasan Danau Toba agar fungsinya sebagai pengatur tata air dapat berjalan dengan baik.

Gubernur juga minta para Bupati, melakukan upaya nyata penghentian penebangan kayu, serta kegiatan pengamanan hutan.

"Sehubungan dengan Peraturan Presiden tersebut, diminta kepada Bupati untuk memerintahkan jajarannya menghentikan kegiatan penebangan kayu yang berasal dari hutan hak di kawasan strategis nasional Danau Toba, serta melaporkannya secara periodik," ujar Gubsu dalam suratnya, pada Kamis (15/9/2016), lalu.

Surat Gubernur Sumatera Utara tersebut secara tegas ditindaklanjuti dengan surat Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Utara nomor 522/2088 yang ditujukan kepada Kepala Balai Pengelola Hutan Produksi Wilayah II.

Kegiatan alat berat melakukan aktifitas di hutan rakyat, di Saloan Tongah - tongah. (foto/stm)

"Menghentikan penebangan kayu disekitar Kawasan Danau Toba yang berasal dari hutan hak dengan penghentian penerbitan dokumen surat keterangan asal usul kayu (SKAU) sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,"ujar Kadis Kehutanan Sumatera Utara, Halen Purba, pada Senin (29/8/2016), lalu.

Surat Halen Purba juga meminta Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah II untuk  segera melakukan pembinaan dan evaluasi kepada para Kepala Desa dan tidak lagi menerbitkan SKAU yang berasal dari hutan hak di kawasan Danau Toba serta melakukan evaluasi terhadap penerbit dokumen SKAU yang masih melakukan penerbitan dokumen SKAU.

Ketika hal itu dikonfirmasi kepada Bupati Samosir melalui Asisten II Saul Situmorang, mengaku telah menerima surat tersebut dan akan menindaklanjutinya.

"Bupati Samosir telah menerima surat Pak Gubernur ini, dan akan segera menindaklanjutinya dengan mengeluarkan surat edaran Bupati Samosir untuk menghentikan penebangan hutan dengan alas hak tersebut, " ujar Saul Situmorang ketika dikonfirmasi wartawan, pada Rabu (6/2/2019), di kompleks Kantor Bupati Samosir.

Baca juga: Sarana Jalan di Ronggur Nihuta Banyak Hancur, Diduga Ulah Oknum Pengusaha Nakal

Menurut Saul Situmorang, Bupati Samosir Rapidin Simbolon sangat concern dengan penyelamatan lingkungan, khususnya hutan. Baik hutan lindung maupun hutan alas hak atau hutan rakyat di Samosir, bahkan secara kontinu melakukan penanaman pohon di area tandus Samosir, sehingga program Presiden Jokowi, mewujudkan Kawasan Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dapat terwujud, katanya.

Penulis: stm. Editor: gun.