HETANEWS

Danau Toba Tercemar, Peradi: Perlu Perda Zona Bebas KJA

Ketua Peradi Siantar-Simalungun, Luhut Sitinjak, SH. (foto/ay)

Simalungun, hetanews.com - Tercemarnya Danau Toba perlu perhatian dari Gubernur Sumatera Utara. Salah satunya membuat peraturan daerah (perda) tentang Zona Bebas Keramba Jaring Apung (KJA) bagi pengusaha yang memanfaatkan air Danau Toba.
              

Hal itu diungkapkan Ketua Peradi Siantar-Simalungun, Luhut Sitinjak, SH., kepada wartawan, Rabu (6/2/2019) terkait adanya pengusaha ternak ikan yang diduga membuang ikan mati di perairan Danau Toba akhir-akhir ini.
                

Menurut Luhut Sitinjak, Danau Toba jelas bukan milik satu kabupaten. Danau Toba berada di wilayahnya tujuh kabupaten/kota. Jadi harus ada tujuh rekomendasi sebelum usaha perikanan dimulai oleh PT. AN. Selain itu tentu sudah diawali dengan keluarnya izin usaha, izin lokasi, SIUP, analisis dampak lingkungan.
                

"Ketika penerbitan izin usaha, apakah diperkenankan membuang limbah di Danau Toba dan jika tidak, apa sangsinya bagi si pengusaha? Jika melanggar izin maka sangsinya izin usaha harus dicabut," tegas Luhut.
                 

Secara hukum, menurut Luhut Sitinjak, pihak yang bertanggungjawab atas pembuangan ikan mati dan telah membuat tercemarnya Danau Toba segera diusut dan dibawa ke ranah hukum.
               

Luhut juga mengharapkan, agar Gubsu segera menerbitkan Perda Zona Bebas dari KJA yang memanfaatkan air Danau Toba. 

"Khusus perairan Parapat harus zero KJA agar turis merasa nyaman mandi dan menikmati keindahan Danau Toba, seperti dahulu kala," tegas Luhut yang juga mantan anggota DPRD Simalungun. 

Penulis: ay. Editor: gun.