HETANEWS

Soal Penebangan Kayu, UD Makmur Tepis Isu Keterlibatan Oknum Politisi PDI-P

Surat perjanjian pernyataan kerjasama dalam pembukaan jalan dan lahan yang ditandatangani UD Makmur dan masyarakat serta diketahui Pangulu Nagori Jorlang Huluan, Kecamatan Pamatang Sidamanik.

Simalungun, hetanews.com-Pihak pengusaha kayu UD. Makmur, J Siagian, mengklarifikasi terkait kabar yang menyebut usaha pengolahan kayu miliknya, diduga melibatkan salah satu politisi PDIP Perjuangan, M Purba.

Siagian tidak menyangkal, bahwa dahulu usaha itu memang dikelola oleh M Purba, namun saat ini UD Makmur telah berpindah tangan kepada J Siagian, melalui perjanjian kontrak.

Menurutnya, berita maupun kabar yang beredar, bahwa UD Makmur melakukan penebangan hutan secara illegal adalah hoax.

"Apalagi mencatut nama M Purba, bahkan hingga hari ini usaha milik kami tidak ada hubungannya dengan yang bersangkutan. Ditambah lagi, dikatakan kami melakukan illegal logging yang melibatkan M Purba, itu hoax," tegasnya.

Surat perjanjian pernyataan kerjasama dalam pembukaan jalan dan lahan yang ditandatangani UD Makmur dan masyarakat serta diketahui Pangulu Nagori Jorlang Huluan, Kecamatan Pamatang Sidamanik.

Sambungnya, berdasarkan surat kesepakatan kerjasama antara pihaknya dengan masyarakat yang kemudian diketahui pangulu, menjadi salah satu dasar UD Makmur untuk mengambil kayu dari lokasi tersebut.

Baca juga: Pangulu Jorlang Huluan Benarkan Kesepakatan Kerjasama dengan Pengusaha Kayu

Baca juga: Mangapul Purba: Saya Tidak Berbisnis Kayu Lagi

Baca juga: Ada Illegal Logging di Pamatang Sidamanik? Ini Jawaban KPH

"Ini bentuk kerjasama kami dengan nagori setempat. Dimana kami membantu masyarakat, membuka jalan pertanian, kemudian kami dapat mengambil kayu di sana, dengan syarat dan ketentuan yang sudah kami sepakati bersama," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, UD Makmur disebut-sebut melakukan tindakan illegal logging, di kawasan hutan. Namun kabar ini berbeda dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Perlindungan Kawasan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat, Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) Wilayah II Siantar yang menyebut kawasan itu bukan hutan.

Penulis: pranoto. Editor: gun.