Karo,hetanews.com - Kapolrestabes Medan diminta segera menindaklanjuti laporan dua orang anak korban kejahatan seksual yang dilakukan gerombolan geng Rape, di Medan.

Hal ini dikatakan Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak (KPA), Arist Merdeka Sirait, melalui telepon selulernya, Selasa (5/2/2019) kepada wartawan.

Korban berinisial BN (14) dan LL (15), dilakukan segerombolan geng itu dilakukan di tempat berbeda.

“Laporan yang masuk di Polrestabes ada, jadi saya tegaskan agar polisi segera menindaklanjutinya. Masing-masing laporan itu bernomor Laporan Polisi /235/K/ 1/2019/SPKT/ Polrestabes Medan dan LP/236/K/ 1/2019/ S KPT/Polrestabes Medan. Langsung ditindak agar tak ada korban lagi,”ujar Arist.

Menurutnya, ketentuan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang RI Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan, bahwa kejahatan seksual terhadap anak, merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Dan bagi predatornya dapat dihukum minimal pidana penjara 10 tahun dan maksimal 20 tahun.

Korban pencabulan.

Jika perlu, tambahnya lagi, dapat diancam hukuman seumur hidup atau dihukum kebiri ( kastrasi) lewat suntik kimia. “Saya percaya dan tidak meragukan komitmen Bapak Kapolrestabes Medan. Semoga dalam waktu dekat, beliau segera menangkap pelaku untuk dimintai pertanggungjawaban hukumnya. Begitu juga dengan penyidik yang bertugas di Unit PPA Polrestabes Medan yang telah menerima laporan korban. Mudah-mudahan akan segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum terhitung 15 hari setelah laporan orang tua korban seperti yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Oleh karena itu orang tua dan keluarga korban diharapkan teruslah membangun komunikasi dengan penyidik,”paparnya berharap.

Ia mengatakan, jika kasus kejahatan seksual terhadap anak yang terjadi di Kota Medan terus meningkat. Semua itu memerlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Misalnya disepanjang tahun 2018 ada banyak kasus pelanggaran hak anak khususnya kejahatan seksual, tandasnya.

“Untuk itu, Komnas Perlindungan Anak bersama Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara dan LPA Kota Medan segera dapat bekerjasama dan melakukan kunjungan kerja ke Medan, guna berkoordinasi dengan Wali Kota Medan. Selain itu, para pegiat kegiatan Perlindungan Anak jajaran Polrestabes Medan sebagai institusi penegak hukum dapat bekerja maksimal,”ujar Arist mengakhiri.