HETANEWS.COM

12 Kasus Alih Fungsi Hutan di Sumut, Polda Tegaskan Tidak Tebang Pilih

Kombes Tatan Dirsan Atmaja. (foto/int)

Medan, hetanews.com - Kepolisian Daerah Sumatera Utara tidak tebang pilih dalam pengusutan kasus alih fungsi hutan yang dilakukan beberapa pengusaha dan dijadikan sebagai areal perkebunan. Hal itu ditegaskan Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja di Medan, Jumat (1/2/2019)
  
Sebelumnya, Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, di Medan, Kamis (31/1), mengatakan pengusutan kasus adiknya DS sebagai tersangka alih fungsi hutan lindung menjadi perkebunan sawit di Kabupaten Langkat harus dilakukan secara adil.
  
Menurut Ijeck, jika penetapan tersangka oleh Polda Sumut sebagai upaya penegakan hukum, tentunya harus bersifat adil, karena tidak hanya PT Anugerah Langkat Makmur (ALAM) saja yang berada di kawasan itu.
  
Kabid Humas mengatakan, tindakan yang dilakukan Polda Sumut terhadap DS berdasarkan data hukum yang lengkap.
  
Selain itu, menurut dia, kasus tersebut juga dilengkapi dengan informasi dan saksi-saksi yang lengkap, sehingga Polda Sumut menetapkan Direktur PT ALAM sebagai tersangka.
  
"Kebetulan PT ALAM itu yang lengkap perkaranya. Maka kita kerjakan duluan," ujarnya.

Ia menjelaskan, jika masyarakat mempunyai informasi terkait pelanggaran Undang-Undang Kehutanan serupa, segera melaporkannya ke pihak kepolisian. Begitu juga bila Wakil Gubernur Sumut memiliki data mengenai adanya pelanggaran lainnya, dapat memberikan informasi ke Polda Sumut.
  
"Kita bekerja profesional. Kalau ada informasi, ayo sama-sama kita tertibkan," ucap mantan Wakapolrestabes Medan itu.
  
12 Kasus Alih Fungsi Hutan di Sumut

Kepolisian Daerah Sumatera Utara hingga kini sudah menangani 12 kasus alih fungsi hutan di beberapa daerah, yang telah dijadikan sebagai areal perkebunan.
    
Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja mengatakan dari 12 jumlah kasus tersebut, ada yang tengah diselidiki maupun yang sudah P-21 atau perkaranya lengkap.
  
Berkas perkara P-21, menurut dia, ada enam kasus dan enam lainnya masih tahap  penyelidikan.
  
"Kasus berupa alih fungsi hutan menjadi kawasan mangrove di wilayah Kabupaten Langkat, Kecamatan Brandan Barat seluas 750 hektare, tersangkanya inisial S, kini kasusnya sudah P-21 dan sedang pelimpahan tahap 2," ujarnya.
 
Ia mengatakan, kemudian di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara, dalam kasus kawasan hutan ditanam dengan sawit tanpa izin, dengan luas 635 hektare. Tersangkanya inisial SBD dan kasusnya sudah P-21 dan pelimpahan tahap 2.
   
Selain itu, di Kabupaten Serdang Bedagai, kasus alih fungsi hutan seluas 63 hektare dan 112 hektare HPL, dengan satu orang tersangka dan sudah P-21.    
  
Alih fungsi hutan seluas 250 hektare, dua orang tersangka yakni J dan R, yang juga sudah P-21.
  
"Alih fungsi hutan di Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat dengan tersangka AS.Dan terakhir adalah di Labuhan Batu Utara di kawasan hutan produksi terbatas dengan tersangka inisial TM.Berkas perkara kedua kasus tersebut juga sudah P-21," ucap mantan Wapolrestabes Medan.
  
Tatan menjelaskan, sedangkan yang masih dalam tahap penyidikan, selain kasus PT ALAM, juga alih fungsi hutan di  Kelurahan Pasar Baru Batahan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) seluas 600 hektare. Dalam kasus itu, polisi sudah menetapkan Dirut PT SN, inisial IS sebagai tersangka.
 
"Jadi tidak benar Polda Sumut hanya mengusut PT ALAM, dan tebang pilih dalam penanganan perkara alih fungsi hutan.Setiap perusahaan yang melanggar hukum akan kita periksa, dan diproses secara hukum," kata Kabid Humas Polda Sumut itu.

sumber: antara

Editor: bt.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan