HETANEWS.COM

Sampai Kapan Status Tanah Wisata Jogging Track Diserahterimakan ke Samosir?

Lokasi jogging track yang berdiri di lahan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. (foto/stm)

Samosir,hetanews.com- Sejak dibangun pada tahun 2017 lalu, menggunakan dana dari APBD Kabupaten Samosir sebesar Rp. 933.254.600, hingga kini status tanah objek wisata jogging track hutan pinus Tele, Kecamatan Harian, masih tanda tanya. Pasalnya, keberadaannya masih di kawasan hutan lindung.

Dari pengamatan awak media, di lokasi, pembangunan joging track yang memakai lahan dari Dinas Kehutanan itu, belum mendapat restu dari Menteri Kehutanan RI, hingga saat ini.

Sesuai undang-undang No 41 Tahun 1999  Tentang Kehutanan, pada pasal 50 ayat (3) huruf a, disebutkan, bahwa setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.

Dan BAB XIV tentang ketentuan pidana, pada pasal 78 ayat (2) disebutkan, barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Tangga jogging track yang sudah tampak rusak dan pecah dilokasi objek wisata pohon pinus yang berada di jalan menuju lintas Tele. (foto/stm)

Walau status belum jelas, namun objek wisata jogging track hutan pinus Tele kini sudah menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Samosir yang dikelola oleh Dinas Pariwisata melalui pengutipan retribusi  masuk Rp 7.000/orang diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Samosir No 45 Tahun 2017.

Objek wisata hutan pinus Tele terebut, masih merupakan kawasan hutan, dan dibenarkan oleh Kepala Seksi Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat UPT KPH XIII Dolok Sanggul, Sahata Purba.

"Benar itu kawasan hutan lindung. Memang pada tahun 2017, ada permohonan orang itu (Pemerintah Kabupaten Samosir-red) untuk kerjasama, tetapi kita tetap sampaikan kepada Pemkab Samosir, kalau kawasan hutan lindung adalah gaweiannya pihak Kementerian. Jadi kami sarankan ketika itu, jangan dulu dikerjakan sebelum ada izin dari Kementerian," terang Sahata Purba, saat ditemui wartawan, di Kantor UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah XIII Dolok Sanggul Unit XIX di Pangururan, Jumat (1/2/2019).

Tidak hanya berada di kawasan hutan, Sahata Purba juga menyampaikan, bahwa sampai hari ini, izinnya pun belum terbit. "Sampai sekarang, yang kami tau belum ada surat izin pinjam pakai dari Kementerian. Kalau sudah ada, pasti ada tembusan kepada kita sebagai pemangku wilayah KPH XIII Dolok Sanggul," tuturnya.

Lahan parkir di lokasi areal jogging track yang dibagun hingga kini status tanahnya dipertanyakan. (foto/stm)

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir, Ombang Siboro, ketika dikonfirmasi awak media,  melalui seluler, baru – baru ini, mengatakan, bahwa hal itu ditangani oleh Asisten II Perekonomian dan Pembangunan. "Itu ditangani oleh Asisten II karena berbau kawasan," singkat Ombang.

Sementara itu, Asisten II, Saul Situmorang ketika dihubungi diwaktu hal yang sama, melalui seluler tidak diangkat. Melalui pesan singkat, menyampaikan, sedang mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Harian.

Penulis: stm. Editor: gun.
Aplikasi Heta News sudah tersedia di Google Play Store. Silakan pasang di ponsel pintar Anda!