HETANEWS.COM

Ijeck Komentari Kasus Adiknya: “Gak Cuma PT Alam, Berlakukan Hukum Merata..”

Medan, hetanews.com - Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Musa Rajekshah akrab disapa Ijeck bicara mengenai kasus yang membelit adiknya Musa Idishah alias Dodi dan ditetapkan tersangka oleh Polda Sumut.

Dodi tersandung kasus alih fungsi hutan lindung menjadi perkebunan sawit di Kabupaten Langkat, Sumut. Polda juga menggeledah seisi PT Anugerah Langkat Makmur dan rumah dari Musa Idishah, yang beralamatkan di Komplek Cemara, Jalan Cemara.

"Saya sebagai Wakil Gubernur. Saya tidak bisa bicara mengenai itu ya. Tanyakan ke perusahaannya langsung ya," katanya usai melaksanakan salat di Masjid Agung, Kamis (31/1/2019).

Begitupun ketika disinggung sikap keluarga terkait kasusnya, Ijeck enggan membeberkan. "Inikan cerita perusahaan bukan cerita keluarga," ucapnya.

Baca juga: Hasil Gelar Perkara Kasus Ali Fungsi Hutan Langkat, Adik Wagubsu Jadi Tersangka

Baca juga: Soal Kasus Alih Fungsi Hutan Langkat, Ini 3 Pasal yang Menjerat Adik Wagubsu

Pasangan Gubernur Edy Rahmayadi itu mengatakan bersedia jika dimintai keterangan oleh penyidik terkait penggeledahan dilakukan pada PT Alam.  Sebelumnya Ijeck disebut menjabat direktur di perusahaan tersebut.

"Kita harus ikuti aturan hukum. Ikutin juga aturan jabatan saya," ucapnya.

"Sudah lama, sekarang sudah enggak. Sudah menjadi pejabat," katanya lagi. 

Baca juga: Ada Senpi dan Seribuan Amunisi Diamankan dari Rumah Adik Wagubsu

Baca juga: Jadi Tersangka Kasus Dugaan Alih Fungsi Hutan Lindung, Adik Wagubsu Tak Ditahan

Terkait kasus Dodi, Ijeck seakan heran lantaran hanya satu perusahaan saja yang dimunculkan ke publik. Sebab menurutnya di lokasi banyak perusahaan lain dan juga milik masyarakat. Ia berharap penegakan hukum dilakukan tanpa adanya tebang pilih.

“Gini aja, semuanya kan ada aturan hukum. Kalo lah memang menurut Dinas Kehutanan seperti apa (lahan itu), tanyakan aja. Kalo lah memang seperti itu, apakah sudah bisa diterapkan, kalo bisa diterapkan juga kan di lokasi sana kan banyak kebun, gak cuma PT Alam. Banyak juga masyarakat. Kalo memang itu mau diberlakukan secara hukum ya merata lah semuanya, ya. Kenapa mesti muncul satu perusahaan. Coba tanyakan Dinas Kehutanan aja,” ujarnya.

Penulis: tim. Editor: bt.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan