HETANEWS

Pemko Siantar Diminta Menjelaskan Status Pembangunan Tugu Sang Naualuh

Sebuah gambar dari sosok Raja Sang Naualuh Damanik di dalam bingkai bercat coklat, dipajang dalam ruangan kantor Camat Siantar Martoba, Selasa 22 Januari 2019. (Foto: Hughes)

Siantar, hetanews.com - DPC Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun (Himapsi) Kota Siantar menilai, pemberhentian pembangunan  tugu Sang Naualuh oleh Pemko Siantar berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Demikian disampaikan Ketua Himapsi Kota Siantar, Bulan Parsadaan Damanik, Selasa (29/1/2019).

"Untuk saat ini, kami lagi diskusi tentang persoalan itu, yang pasti Himapsi meminta pembangunan tetap dilanjutkan," jelasnya. 

Himapsi Siantar, kata Parsadaan, dalam waktu dekat ini akan mengambil langkah untuk menyikapi pemberhentian tugu tersebut. Mereka tetap berharap agar pembangunan tugu Raja Sang Naualuh Damanik tetap dilanjutkan.

Baca juga: Hasil Audit BPK Akan Ungkap Kerugian Negara

"Mungkin kami akan melaporkan persoalan ini, karena kami melihat ini (tugu Sang Naualuh) berpotensi merugikan keuangan Negara. Kami akan mencoba mengadukan ini pihak kepolisian dulu," ungkapnya.

Plt Dinas PUPR Kota Siantar, Jhonson Tambunan mengatakan, BPK Provinsi Sumut sedang melakukan audit terhadap jumlah anggaran yang telah terpakai.

Biaya yang dipakai untuk proyek bersumber dari APBD TA 2018 senilai Rp.1,7 Milyar. Bentuk fisik bangunan berupa pondasi berdiri sekitar 30 persen dari rancangan bangunan yang ditetapkan.

Baca juga: Bulan Parsadaan Damanik: Ya, Saya Rasa Ini Pemakzulan Jilid Dua

Status Proyek Pembangunan Tugu Sang Naualuh 

Pembangunan tugu Sang Naualuh dinyatakan berhenti oleh Pemko Siantar, dengan alasan akan berpotensi bencana sosial di Kota Siantar. Alasan pemberhentian itu dinilai tidak tepat.

Ketua DPD Himapsi, Friado Damanik mengatakan, Pemko Siantar dengan sepihak memberhentikan pembangunan tugu tersebut. Apalagi, Pemko Siantar menyatakan istilah 'potensi bencana sosial'.

"Pemko sepihak mengatakan ini bencana sosial. Seharusnya potensi bencana sosial itu, dijelaskan oleh pihak kepolisian atau lembaga yang terkait, bukan secara sepihak," jelasnya.

Friado dengan tegas mendesak Pemko Siantar, agar menjelaskan status pembangunan  tugu Sang Naualuh saat ini.

"Harusnya pemko menyampaikan ke publik, kalau memang lanjut, dilanjutkan. Kalau memang pindah, dikasih tau mau dipindahkan kemana. Jangan dibiarkan seperti ini, Itu kan milik publik," jelasnya.

Penulis: gee. Editor: edo.