HETANEWS

Penemuan Bangkai Ikan di Dasar Danau Toba Membuat Yayasan Pecinta Danau Toba Meradang

Bukti karung berisi bangkai ikan yang diangkat dari dasar Danau Toba dan disaksikan oleh Bupati Tobasa, Darwin Siagian, dan Wabup, Hulman Sitorus serta Kasat Reskrim Polres Tobasa dan juga para awak media. (hetanews/foto: Nimrod Simanjuntak)

Tobasa,hetanews.com – Pihak PT Aquafarm Nusantara diduga  melakukan pencemaran perairan Danau Toba dengan cara menenggelamkan bangkai ikan ke dasar Danau Toba.

Hal tersebut terungkap, setelah salah seorang penyelam, Lerry Holmes Hutapea, yang menyelam ke dasar Danau Toba, di wilayah Sirungkungon, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), Rabu (24/1/2018), lalu.

Beberapa karung berisi ikan mati yang diduga dibuang oleh pekerja perusahaan budidaya perikanan tersebut (PT Aquafarm Nusantara,red).

"Bangkai ikan mati yang diangkat dari dasar Danau Toba diisi dalam karung dan didalamnya ada batu,”ungkap Lerry Holmes Hutapea dan disaksikan langsung oleh Bupati Toba Samosir, Darwin Siagian, Wakil Bupati, Hulman Sitorus, Kasat Reskrim Polres Tobasa dan anak buahnya, Pemerhati Lingkungan serta masyarakat setempat dan awak media.

Terpisah, Yayasan Pecinta Danau Toba (YPDT)  melalui kuasa hukumnya, Robert Paruhum Siahaan, dan Deka Saputra, mengatakan, pada bulan Juli 2017 yang lalu, Ketua YPDT, Maruap Siahaan pernah melaporkan PT. Aquafarm Nusantara ke Bareskrim Mabes Polri atas dugaan tindak pidana pengelolaan lingkungan hidup dan pengairan sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 dan pasal 99 UU No.32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup serta pasal 15 ayat (1) huruf c UU No.11 tahun 1974 tenteng pengairan. Namun hampir 2 tahun, laporan pidana itu dicatat, masyarakat sudah dikejutkan kembali dengan penemuan bangkai ikan dalam karung di dasar Danau Toba itu.

"Kami mengecam keras kejadian tersebut, kejadian ini dapat- dikualifikasikan sebagai kejahatan lingkungan. Selain itu, pemberian pakan ikan lebih dari 200 ton per hari, menambah beban pencemaran terhadap perairan Danau Toba akibat aktivitas yang dilakukan Perusahaan Budidaya Perikanan Keramba Jaring Apung (KJA) dengan Chemcal Oxygen Demand (COD) yang sudah mencapai 40 mg/liter atau jauh di atas maksimum 10 mg/liter dan Bological Oxygen Demand (BOD) yang sudah mencapai 3,7 mg/liter sementara batas maksimumnya 2 mg/liter,"ungkap Robert Maruhum, Senin (28/1/2019).

Laporan atas tindak pidana inipun sudah pernah dilakukan oleh YPDT ke Poldasu pada tanggal 23 Januari 2017, lalu  dan ke Bareskrim Polri di Jakarta, pada Rabu, 19 Juli 2017, lalu, dengan Laporan Polisi Nomor 706/VII/2017/Bareskrim. Tetapi, pada tanggal 21 Agustus 2017, lalu, Kepolisian melalui Ditreskrimsus Poldasu hanya sekali melakukan pemanggilan terhadap pelapor untuk dimintai keterangan terkait dugaan pencemaran air Danau Toba oleh PT. Aquafarm Nusantara dan PT. Suri Tani Pemuka yang sampai saat ini tidak ada perkembangan lebih lanjut terkait laporan tersebut, ujarnya heran.

Bukan hanya itu, masyarakat Desa Sirungkungon yang dimotori oleh Arimo Manurung, pada pertengahan tahun 2018 yang lalu telah melaporkan kasus PT. Aquafarm ini ke Polres Tobasa, namun tidak ada progress dan perusahaan tetap saja beroperasi, tambahnya.

Untuk menindaklanjuti laporan tersebut YPDT, Senin (28/1/2019) melaui kuasa hukumnya, menyambangi Ditreskrimsus Poldasu untuk mempertanyakan perkembangan penanganan perkara dugaan pidana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengairan yang dilakukan PT. Aquafarm Nusantara dan PT. Suri Tani Pemuka.

"Besok, Selasa (29/1/2019) kami akan menghadiri sidang lanjutan perkara dengan register nomor 550/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst, melawan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku Tergugat I, Gubernur Sumatera Utara selaku Tergugat  II, Bupati Simalungun selaku Tergugat III, Bupati Samosir selaku Tergugat IV dan Bupati Toba Samosir selaku Tergugat V di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,"ungkap Deka Saputra

Penulis: nim. Editor: gun.