HETANEWS

Pemko Siantar Berpotensi Digugat Perdata Terkait Pembangunan Tugu Raja Sangnaualuh

Pembangunan tugu Raja Sangnaualuh yang sebelumnya dilakukan di Lapangan Haji Adam Malik, namun seiring berjalannya waktu, pembangunannya dihentikan dengan alasan menghindari bencana sosial.

Siantar, hetanews.com- Pemerintah Kota (Pemko) Siantar, dinilai harus memberikan klarifikasi menyusul adanya somasi yang dilayangkan CV. Askonas Kontruksi Utama, tertanggal 23 Januari 2019.

Hal itu disampaikan pengamat hukum perdata, Muldri P.J Pasaribu, kepada hetanews.com, Sabtu (26/1/2019).

Menurutnya, bila tidak ada penjelasan yang disampaikan oleh Pemko Siantar, melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan tugu Raja Sangnaualuh, Pemko Siantar berpotensi digugat secara perdata.

Masih kata Muldri, terkait bencana sosial yang menjadi dalih Pemko Siantar, menghentikan pembangunan tersebut, seyogyanya kedua belah pihak menyatukan persepsi sebelum mengambil suatu keputusan.

Baca juga: Kontraktor Pembangunan Tugu Sang Naualuh Somasi Pemko Siantar

"Bencana sosial harus didefinisikan sebagai kahar/overmacht (terpaksa). Dan kedua belah pihak harus satu persepsi dalam hal itu," ujarnya.

Lebih lanjut, ia memaparkan tentang apa yang ditegaskan didalam pasal 4 UU No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

"Dalam pasal itu, ditegaskan peristiwa yang sudah terjadi, bukan potensi yang akan terjadi. Jadi Pemko harus menjelaskan soal ini, karena kebijakan yang dikeluarkan tentang penghentian pekerjaan yang biayanya dari keuangan negara," terangnya.

Muldri menambahkan, untuk memperkuat adanya potensi dugaan kerugian negara, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sebaiknya melakukan audit, untuk memperjelas, apakah ada kerugian negara yang timbul akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan antara Pemko Siantar dan CV. Askonas Kontruksi Utama.

Penulis: pranoto. Editor: gun.