HETANEWS

Hasil Audit BPK Akan Ungkap Kerugian Negara

Acara peletakan batu pertama tugu Sang Naualah di Lapangan H Adam Malik, Sabtu 10 November 2018. (foto:fahmi)

Siantar, hetanews.com - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan Tugu Sang Naualuh dari Dinas PUPR, Henry J Musa Silalahi membantah dirinya akan 'tersangkut' akibat pemberhentian proyek tugu, yang disinyalir merugikan keuangan negara.

Karena kata dia, untuk pengguna anggaran pembangunan tugu tersebut adalah Dinas PUPR. Oleh karena itu, ia hanya menjalankan tugas sesuai dengan prosedur yang ada.

"Sebenarnya apa masalahnya, semua kan sudah punya dasar yang kuat, BPK sendiri mengatakan bisa dibayarkan, enggak masalah," kata Musa, Selasa (22/1/2019).

Dijelaskan Musa, adapun yang dapat menyatakan bahwa, akibat pemberhentian proyek itu mengakibatkan kerugian negara hanya BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

"Kerugian negara itu, ranah mereka. Kita gak bisa menyimpulkan, fokus mereka. Kepolisian dan kejaksaan juga tidak bisa menyimpulkan itu kerugian Negara," jelasnya.

Menurut dia, Pemko Siantar akan membayarkan biaya yang telah dikeluarkan oleh CV Askonas Konstruksi Utama selama pendirian tugu tersebut, setelah audit BPK selesai.

Baca juga: BPK Masih Lakukan Audit Pemakaian Anggaran Tugu Sang Naualuh

Kerugian Negara Berdasarkan Hasil Audit BPK

Masih kata Musa, sejauh ini TP4D Kota Siantar belum melakukan pemanggilan kepada Dinas PUPR maupun dirinya selaku PPK. "Belum lah, belum dipanggil," pungkasnya. 

Kasi Intel Kajari Siantar, BAS Faomasi J Laila yang juga menjabat sebagai Ketua TP4D Kota Siantar yang diwawancari minggu lalu mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil audit BPK.

Baca juga: Pembangunan Tugu Raja Naualuh Telah Disepakati, Letaknya di Taman Bunga

"Kita masih menunggu, audit BPK yang secara rutin di awal tahun ini. Audit BPK seperti apa, kemudian nanti kesimpulannya seperti apa," kata BAS ditemui diruang kerjanya.

Untuk saat ini, kata dia, pihaknya belum dapat menyatakan bahwa pemberhentian proyek pembangunan tugu Sang Naualuh itu, adalah kerugian negara. 

"Jangan nanti kita bilang ini kerugian negara, ternyata audit BPK mengatakan bahwa, aturan yang mereka (Dinas PUPR) lakukan itu sah dilakukan. Jadi terlalu dini kalau kami menganalisanya," jelasnya mengakhiri.

Penulis: gee. Editor: edo.