HETANEWS

Wooww...SPBU Nakal di Tanjungbalai Kebal Hukum, Selewengkan Premium dan Dijual dengan Harga Tinggi

SPBU Nakal di Tanjungbalai kebal hukum. (Foto/Ferry)

Tanjungbalai,hetanews.com- Walaupun Pemerintah dan PT Pertamina (Persero) terus berupaya melakukan sosialisasi Peraturan Presiden nomor 191/2014 agar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dilarang untuk menjual premium dan solar kepada warga  menggunakan jerigen dan kemudian  untuk dijual kembali ke konsumen, ternyata di Kota Tanjungbalai, pemandangan petugas SPBU  yang menggunakan jerigen masih bebas dan malah diselewengkan, demi keuntungan pribadi.

Salah satu contoh adalah SPBU 14.213.232 yang terletak di jalan Sudirman  kilometer 7 Tanjungbalai.  SPBU nakal ini menjual premium atau bensin bersubsidi kepada agen atau istilahnya along-along untuk dijual kembali kepada konsumen, di daerah luar kota Tanjungbalai.

Menurut Imay (60), salah seorang pedagang bensin,  dirinya sangat menyesalkan permainan kotor pemilik SPBU yang menjual harga bensin kepada mereka Rp 6800/liter, di atas harga yang ditetapkan pemerintah yakni Rp 6.450/liter.

"Sudahlah harganya  mahal,  itupun ngambilnya pada subuh dinihari ( sekitar pukul 03.00 WIB). Hal ini untuk mengelakkan dari pengetahuan aparat penegak hukum dan wartawan, " ujarnya dan diamini oleh para pedagang lainnya, Senin (21/1/2019).

Namun pun begitu,  ini sudah semingu lebih dirinya tidak mendapatkan jatah minyak bensin, walapun telah menunggu dari pukul 03.00 WIB.

SPBU ini melayani warga membeli minyak pakai jerigen. (Foto/Ferry)

Hal ini dikarenakan pihak SPBU telah mengeluarkan minyaknya bermula pada malam hari,  sehingga walaupun malam tadi giliran nomor antriannya, namun minyak telah habis karena telah disalurkan kepada kroni-kroninya pihak SPBU, kesalnya.

Untuk penyaluran minyak bensin ini,  diduga di organisir oleh oknum anggota DPRD Tanjungbalai dan istrinya. Mereka ini lah penentu kepada siapa saja minyak bensin ini dijualkan.

Untuk diketahui,  pihak SPBU 14.213.232 Tanjungbalai ini dikenal kebal hukum karena diback-up oleh oknum-oknum yang berkepentingan.

Sebelumnya pada Maret 2018, sejumlah wartawan elektronik dan cetak pernah ribut dan nyaris adu jotos dengan pihak SPBU dan preman mereka. Yaitu  saat penyimpangan penyaluran BBM bersubsidi ini diliput mereka. Namun tidak ada juga tindakan tegas yang diambil oleh pihak Pertamina terhadap SPBU nakal ini.

"SPBU ini terkesan kebal hukum lah pokoknya dan tidak tersentuh hukum, "kesal mereka.

Polisi diminta untuk melakukan langkah preventif, dan tindakan hukum.  Ini mengacu  Nota Kesepahaman BPH Migas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 02/MoU/KABPH/2018 dan Nomor: B/58/IX/2018 tanggal 17 September 2018 terkait Pengamanan dan Penegakan Hukum dalam rangka Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM.

Penulis: ferry. Editor: gun.