HETANEWS

KPK Panggil Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Terkait Suap Izin Meikarta

Bekasi, hetanews.com - Penyidik KPK memanggil anggota DPRD Kabupaten Bekasi H Saefullah untuk menjadi saksi dalam kasus dugaan suap terkait izin proyek Meikarta. Saefullah menjadi saksi untuk Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin yang sudah menjadi tersangka dalam kasus ini.

"(Saefullah) kami panggil sebagai saksi untuk tersangka NHY (Neneng Hasanah Yasin)," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah saat dihubungi, Senin (21/1).

Selain Saefullah, dalam penyidikan perkara ini penyidik juga memanggil empat pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi. Mereka adalah Rosid Hidayatulloh Namin, Joko Dwijatmoko, Mirza Swandaru Riyatno, dan Fika Kharisma Sari.Saefullah bukan anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang pertama diperiksa KPK untuk kasus Meikarta.

Dalam pemeriksaan yang berlangsung pada Kamis (17/1) dan Jumat (18/1), ada 10 anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang diperiksa. Mereka adalah Abdul Rosid Sargan, Haryanto, H Sarim Saepudin, Suganda Abdul Malik, Nyumarno, Edi Kurtubi Udi, Yudi Darmansyah, Kairan Jumhari Jisan, Namat Hidayat, serta H Anden Saalin Relan.

Sejumlah hal dikonfirmasi oleh pennyidik KPK terhadap para anggota dewan itu, termasuk terkait dugaan penerimaan fasilitas berupa liburan keluar negeri. Diduga, pemberian fasilitas itu terkait dengan perizinan proyek Meikarta milik Lippo Cikarang.

"Ada juga dikonfirmasi terkait dengan perjalanan ke Thailand. Spesifiknya belum bisa kami sampaikan," imbuh Febri.Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi dalam Panitia Khusus Rancangan Detail Tata Ruang (Pansus RDTR), juga diklarifikasi terkait pembahasan perubahan aturan tata ruang di Kabupaten Bekasi.

"Ada yang didalami terkait dengan pembahasan aturan tata ruang di Bekasi," kata Febri.Sebelumnya, KPK mencatat beberapa anggota serta salah satu unsur pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi telah mengembalikan uang ke KPK terkait penanganan perkara ini. Uang yang dikembalikan itu sebesar Rp 180 juta dengan rincian Rp 110 juta dikembalikan oleh unsur anggota sementara Rp 70 juta lainnya dikembalikan oleh salah satu unsur pimpinan DPRD Bekasi.

Suasana proyek pembangunan Apartemen Meikarta, di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Kasus dugaan suap izin pembangunan proyek Meikarta berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 15 Oktober 2018 lalu. Atas dugaan itu, KPK menetapkan sembilan orang sebagai tersangka.

Sebagai pihak yang diduga pemberi suap yaitu Billy Sindoro selaku Direktur Operasional Lippo Group, Taryudi selaku konsultan Lippo Group, Fitra Djaja Purnama selaku konsultan Lippo Group, dan Henry Jasmen selaku pegawai Lippo Group.

Sementara sebagai pihak yang diduga penerima suap yaitu Neneng Hasanah Yasin selaku Bupati Bekasi, Jamaludin selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Sahat MBJ Nahor selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi, Dewi Tisnawati selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPM-PPT) Kabupaten Bekasi, dan Neneng Rahmi selaku Kepala Bidang tata ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi.Keempat orang yang disangka menyuap dalam kasus ini sudah diajukan ke persidangan.

Mereka didakwa menyuap Neneng dan beberapa kepala dinas pada Pemkab Bekasi demi meloloskan izin Meikarta.Billy dan tiga orang lainnya didakwa memberikan suap belasan miliar rupiah kepada Neneng dan sejumlah pejabat Pemkab Bekasi.

Total suap yang diberikan adalah sebesar Rp 16.182.020.000 dan SGD 270.000 atau sekitar Rp 2.174.949.000 (Kurs Rp 10.507). Khusus untuk Neneng Hasanah Yasin selaku Bupati Kabupaten Bekasi, ia disebut menerima suap sejumlah Rp 10.830.000.000.Dalam pengembangannya, KPK menemukan indikasi adanya aliran suap ke pihak DPRD Kabupaten Bekasi.

Hal itu diduga masih terkait izin Meikarta yang juga dibahas di DPRD. Bahkan KPK menduga sejumlah anggota DPRD liburan keluar negeri bersama keluarga mereka dengan dibiayai oleh uang tersebut. Hingga kini, KPK masih mendalaminya.

sumber: kumparan.com

Editor: sella.