HETANEWS

Revisi UU Guru dan Dosen, Urgensi kah?

Rony Andre Christian Naldo

Simalungun,hetanews.com- Pertengahan Desember 2018 lalu, Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian (BK) DPR RI, Inosentius Syamsul, menilai UU No 14 Tahun 2005 dipandang perlu ada pembenahan.

Menurutnya, hal itu di latarbelakangi masih terdapat beberapa poin penting yang sifatnya substansial, namun justru menjadi terabaikan akibat penerapan aturan UU Guru dan Dosen tersebut.

Poin yang paling disoroti dalam seminar bertajuk "Urgensi Perubahan UU Guru dan Dosen" yang digelar di Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat itu ialah implementasi Pasal 8 UU 14 Tahun 2005 perihal sertifikasi guru dan dosen sebagai tenaga pendidik.

Faktanya, masih ditemukan kendala dan masalah baru yang kemudian muncul akibat kebijakan ini, salah satunya persyaratan sertifikasi yang menjadikan tenaga pendidik harus mengajar 24 jam untuk kemudian dapat memperoleh tunjangan profesi, yang tujuannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas mutu tenaga pendidik.

Hal ini lah yang kemudian dinilai mempengaruhi kualitas guru dan dosen, dimana tenaga pendidik menjadi lebih disibukkan dengan persiapan persyaratan administratif guna memperoleh sertifikasi, ketimbang mengedepankan tugas utama sebagai pengajar dan pendidik.

Ketua Lembaga Bantuan Hukum Kebenaran Kejujuran Keadilan (LBH K3), yang juga salah seorang dosen di Universitas Simalungun, Rony Andre Christian Naldo, mengapresiasi rencana perubahan regulasi tersebut.

Rony menjelaskan, persoalan sertifikasi seyogyanya dipandang sebagai upaya pengembangan lanjutan dan peningkatan/pemajuan kesejahteraan bagi guru dan dosen yang sesuai konstitusi merupakan tanggung jawab pemerintah. 

Kata Rony, tentunya hal itu dapat terwujud setelah proses rekruitmen guru dan dosen benar-benar telah sesuai dengan aturan hukum, pengetahuan mendalam spesifik bidang ilmu, dan kebutuhan institusi penyelenggara pendidikan.

"Rekrutmen merupakan pondasi awal dari pelaksanaan tujuan pendidikan dalam UU 20 Tahun 2003. Yang harus ditekankan ialah guru dan dosen harus jadi wali orang tua yang baik siswa/i atau mahasiswa/i guna pencapaian terlaksananya tujuan pendidikan," paparnya saat dimintai tanggapan hetanews.com, Kamis (17/1/2019).

Ia menambahkan, klasifikasi guru dan dosen sesuai bidang keilmuannya, sangat penting diperhatikan dalam perubahan UU tersebut, sehingga akan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan peserta didik.

Menurutnya, salah satu parameter profesional adalah pendalaman sesuai bidang ilmu yang disandang dan diajarkan. 

"Kalau sudah profesional, punya dedikasi,  tanggung jawab moral, nasionalis, layaklah disertifikasi, agar meningkat kesejahteraannya dan sudah menjadi tanggung jawab tenaga pendidik untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman mendalam akan bidang ilmu yang diajarkan, sesuai dengan bidang keilmuannya," kata dosen yang tengah menyelesaikan gelar Doktor di Universitas Sumatera Utara ini.

Rencana pemerintah melakukan revisi UU tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas mutu tenaga pendidik, khususnya etika profesi.

Harapan ini tentunya bukan tanpa dasar, kedepannya, kasus-kasus dugaan pelanggaran hukum pidana yang menyeret oknum tenaga pendidik tidak lagi terjadi khususnya terkait tindakan abmoral.

Penulis: pranoto. Editor: gun.