HETANEWS

Ketua Peradi Siantar -Simalungun Siap Dampingi ASN yang Dipecat

Luhut Sitinjak, Ketua Peradi Siantar -Simalungun. (foto/ay)

Simalungun, hetanews.com- Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terkena imbas Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, yakni, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan), Menteri Keuangan  dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), tentang pemecatan ASN korupsi, Luhut Sitinjak, Ketua Peradi  Siantar-Simalungun, mengaku siap mendampingi, jika menggugat terhadap uji materiil SKB 3 Menteri tersebut ke Mahkamah Agung RI.                

Hal itu diungkapkan Luhut Sitinjak kepada wartawan, Rabu (16/1/2019), menyikapi adanya imbas pemecatan bagi ASN terpidana korupsi, walaupun yang bersangkutan telah mengembalikan kerugian negara dan juga sudah menjalani hukuman.               

 "Dari sisi kemanusiaan dan juga praktisi hukum, saya tidak setuju dengan peraturan 3 menteri tersebut,"ucap Luhut.                 

Menurutnya, Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri No.13 Tahun 2006, Tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah (PP)  No.  58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di dalam cita -citanya adalah Pemulihan Keuangan Negara, bukan penghukuman.                

Luhut juga mengatakan, terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan ASN, bukan semata -mata karena pribadinya akan tetapi terjadi karena jabatannya yang memiliki tanggungjawab terhadap atasannya. Dengan demikian, selaku pengguna anggaran, maka akan banyak lagi ASN yang akan masuk penjara, jelasnya.            

Lanjutnya, apabila ada indikasi temuan kerugian negara, itu selalu dilakukan dengan cara pemulihan seperti Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM), disamping proses hukum yang sudah dilakukan terhadap ASN yang merugikan keuangan daerah, umumnya diproses untuk mengembalikan kerugian negara. Hal itu merupakan proses yang sangat berat dihadapi ASN, ucapnya.           

Untuk itulah menurut Luhut, SKB 3 Menteri tersebut perlu dilakukan uji materil ke Mahkamah Agung. Sebab sudah disebutkan, bahwa cita-cita PP No 58 Tahun 2005 adalah pemulihan keuangan negara, bukan penghukuman, katanya lagi.

Penulis: ay. Editor: gun.