HETANEWS

Longsor Jembatan Sidua-dua, Pemprovsu Lakukan Pemetaan Lokasi Rawan Longsor Hingga Tingkat Kecamatan

Lumpur yang memenuhi Jembatan Sidua-dua, Kabupaten Simalungun. (foto/indomedia.co)

Medan, hetanews.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan lakukan langkah strategis membahas pergerakan tanah dan longsor di Sumatera Utara secara umum dan khususnya di jembatan Sidua-dua, Kabupaten Simalungun.

Rapat tertutup ini dilakukan Bersama BPBD, BMKG, Basarnas, dinas terkait para awak media tidak diperkenankan untuk masuk meliputi rapat tersebut. Membahas beberapa hal di Ruang Rapat Lumbantobing Lt.8 Gedung Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Jalan Pangeran Diponegoro No.30, Medan, kemarin (14/1/2019).

"Tadi secara umum alat dipimpin oleh ibu sekertaris daerah (sekda). Kita membahas longsor dan pergerakan tanah secara umum, khususnya di jembatan Sidua-dua, Kabupaten Simalungun, Ada langkah-langkah strategis yang akan dilakukan, baik secara teknis maupun secara administrasi," jelas Kepala BPBD Provinsi Sumatera Utara, Riadil Akhir Lubis.

Dituturkan Riadil, pihaknya meminta seluruh Kabupaten/Kota dan semua instansi terkait memetakan lokasi atau menzonasi daerah rawan longsor sampai ke tingkat kecamatan. Selanjutnya bila diperlukan, pihaknya akan mendatangkan tenaga ahli dan menyurati Badan Geologi. "Tadi Khusus kita undang Badan Geologi dari Bandung juga hadir. Dan mereka tetap membantu kita melakukan analisis," tambah Riadil.

Selanjutnya, pihaknya akan mencari solusi mitigasi, bukan penanggulangan darurat. Yang ke tiga minta bupati/walikota agar mengendalikan tata ruang. Bila perlu ada audit tata ruang terhadap pemanfaatan yang menyalahi tata ruang.
 

Yang keempat akan melakukan rencana aksi lintas sektoral yang harus dilakukan oleh masing-masing OPD dan instansi vertikal. Nantinya dijadikan pedoman apakah rencana dalam bentuk mitigasi atau sipil teknis pada saat siaga darurat, atau tanggap darurat atau pasca. "Kalau nanti perlu pendanaan lebih lanjut kita akan usulkan ke Kementrian Keuangan atau BNPD atau PU," tukas Riadil.

Pembahasan yang kelima ialah membentuk tim terpadu. Dimana masing-masing dinas melakukan supervisi. Termasuk Kementrian lembaga dan dinas-dinas provinsi maupun kabupaten/kota.

Saat ini, BPBD masih memanfaatkan data-data atau sumber dari Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika (BMKG) tentang daerah-daerah rawan bencana alam. 

"Dengan memanfaatkan data-data dari BMKG kemudian badan geologi. kita sudah juga sudah menyurati bupati dan walikota seluruh Sumut. Kita mau cari solusi dahulu dalam pemetaan ini," katanya pada awak media.

Penulis: david. Editor: anto.