Mon 21 Jan 2019

Longsor Lagi di Siduadua, Apa Kabar Mitigasi Bencana?

Longsor yang kembali menerjang Jembatan Siduadua, Nagori Sibaganding, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Jumat (11/1/2019). (Foto/Kompas.com)

Simalungun, hetanews.com- Bencana tanah longsor kembali menerjang jembatan kembar Siduadua, Nagori Sibaganding, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Jumat (11/1/2019).

Longsor ke 6 ini, masih sama dengan kejadian sebelumnya, sejak Desember tahun lalu, yakni tidak ditemukannya catatan perkiraan jumlah kubik tanah yang ambles dan kejelasan penyebab longsor, maupun solusi atas permasalahan yang terjadi.

Data perkiraan terakhir yang disampaikan Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) Wilayah II Siantar, lebih kurang 400 kubik tanah liat, di titik awal longsor masih berpotensi ambles.

Bukan perkara mudah menyelesaikan masalah ini, karena faktanya kesadaran seluruh elemenlah yang akhirnya menjadi hakikat penyelesaian masalah mitigasi bencana alam.

Pihak-pihak terkait, sepertinya masih menganggap tanah longsor di Jembatan Siduadua hanya sebatas kejadian alam yang wajar terjadi, di kala musim penghujan.

Padahal, dampak longsor ini begitu mempengaruhi nilai jual destinasi pariwisata Danau Toba, sekaligus nilai magis dan spiritual bumi Tao Toba itu sendiri, bahkan yang paling esensial ialah persoalan nyawa manusia.

Cerita Tao Toba sebuah kepingan surga banyak menimbulkan tanya. Bukan tanpa data dan fakta, nyaris dari kita semua tahu dan sadar bumi kepingan surga itu tengah mendapat ancaman kerusakan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Simalungun, juga tak kunjung memberikan rilis keterangan mengenai apa yang sudah terjadi dan bagaimana implementasi mitigasi bencana di kawasan tersebut, sesuai apa yang diamanahkan pasal 1 ayat 6 PP No 21 Tahun 2008.

Apa yang menjadi temuan komunitas Mata Publik, pada pekan lalu pasca longsor ke 5, menjadi salah satu bukti, bahwa minat pengunjung Kota Parapat sangat dirasakan menurun drastis. 

Kendati tidak terdapat data angka, namun wawancara kepada beberapa warga sekaligus pelaku usaha, senada menuturkan hal yang sama.

Titik Longsor Berada di Kawasan Perladangan

Kepala Seksi Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat UPT KPH Wilayah II Siantar, Sukendra Purba, menegaskan titik longsor bukan termasuk kawasan hutan. Hal ini lah yang kemudian menjadi kendala dalam mengontrol kawasan itu tetap hijau.

"Kewenangan KPH dalam pemberdayaan masyarakat ialah terkait implementasi perhutanan sosial, yakni masyarakat dapat memperoleh manfaat dari tanaman hutan. Itu yang menjadi fungsi KPH, dan kawasan longsor bukan kawasan hutan," paparnya.

Pernyataan senada juga disampaikan Kepala Cabang Dinas Energi Sumber Daya Mineral (DESDM) Wilayah III Sumut, Ir Leo Lokulisa Sihaloho, yang menjelaskan, bahwa longsor Siduadua, merupakan bencana alam biasa, dikarenakan titik lokasi longsor merupakan wilayah 

"Wilayah itu merupakan sekmen area (tangkapan air) jadi tidak boleh sebenarnya ada perladangan. Namun pemerintah tidak bisa serta merta melarang masyarakat di sana," jelasnya.Sementara itu, sesuai temuan komunitas Mata Publik, salah seorang warga di yang bermukim di Nagori Bangun Dolok, menceritakan, bahwa tidak ada pilihan lain selain membuka perladangan.

"Tidak ada yang dapat dikerjakan masyarakat selain berladang, ketika kita jualan sekarang pengunjung di tempat wisata sudah menurun," ujar seorang warga.

Penyebab tanah longsor semakin sulit di deteksi, ditambah lagi dengan kurang aktifnya dinas terkait maupun pejabat berwenang dalam menarik satu persatu benang kesimpulan penyebab dan solusi mitigasi bencana longsor.

Apa yang harus dilakukan pengendara ketika melewati zona bahaya ini?

Haruskah ada korban jiwa kemudian mitigasi bencana dan penyelidikan baru dilakukan?

Penulis: pranoto. Editor: gun.