HETANEWS

Ferry Suando Tanuray Kaban Menyerahkan Diri ke KPK

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.

Medan,hetanews.com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan tersangka Ferry Suando Tanuray Kaban. Penahanan tersebut dilakukan lembaga anti rasuah itu setelah mantan anggota DPRD Sumut itu, menyerahkan diri.

Hal itu disampaikan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah melalui pesan aplikasi WhatsApp kepada wartawan, Jumat (11/1/2019) malam.

"Dua anggota DPRD Sumut yang belum ditahan dalam rangkaian proses penyidikan terhadap 38 tersangka anggota DPRD Sumut pada hari ini dilakukan penahanan selama 20 hari pertama. Yaitu, DS (Dermawan Sembiring), ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat dan FST (Ferry Suando Tanuray Kaban), ditahan di Rutan Cabang KPK di belakang gedung merah putih KPK. Tersangka FST merupakan DPO KPK yang menyerahkan diri melalui kantor Polsek Kelapa Dua, Serpong tadi pagi," kata Febri.

Sebelumnya, KPK telah mengirimkan surat pada Kapolri dan SES NCB-Interpol Indonesia tertanggal 28 September 2018 tentang Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama tersangka Ferry Suando Tanuray Kaban.

KPK juga sebelumnya sudah 2 kali melakukan pemanggilan, namun dia tidak hadir tanpa keterangan, yaitu pada 14 dan 21 Agustus 2018.

"Dengan demikian seluruh tersangka anggota DPRD Sumut yang menjadi tersangka dalam penyidikan yang telah diumumkan sejak 3 April 2018 lalu telah dilakukan penahanan. Sebagian diantaranya telah masuk ke persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat," beber Febri.

Lebih lanjut Febri mengatakan, tersangka Dermawan Sembiring merupakan salah satu pihak yang mengembalikan uang pada KPK senilai Rp270 juta.

"Kami hargai sikap koperatif tersebut yang tentu akan dipertimbangkan sebagai faktor meringankan," tandasnya.

Untuk diketahui, selama proses penyidikan dalam kasus ini, ada lebih dari 200 saksi yang telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik.

Suap untuk ke-38 anggota DPRD Sumut itu terkait persetujuan laporan pertanggung jawaban Pemerintah Provinsi Sumut untuk T.A 2012-2014 oleh DPRD Sumut, Persetujuan Perubahan APBD Provinsi Sumut T.A 2013-2014 oleh DPRD Sumut.

Kemudian, terkait pengesahan APBD T.A 2014-2015 dan penolakan penggunaan hak interpelasi anggota DPRD Sumut pada 2015. Para anggota dewan itu diduga menerima suap berupa hadiah atau janji dari mantan Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho.

Penulis: dian. Editor: gun.