Fri 22 Mar 2019
Menyambut HUT Hetanews.com ke 5, kami membuka peluang terhadap jurnalis-jurnalis muda (usia 21-31) untuk bergabung dengan kami di seluruh wilayah Sumatra Utara (Sumut).
Kirim lamaran dan CV ke alamat Redaksi di Jalan Narumonda Atas No 47, Pematangsiantar-21124, Tel (0622-5893825) HP: 082167489093 (Reni)/ 082274362246 (Tommy Simanjuntak) atau Email: redaksihetanews@gmail.com. Pengumuman ini berlaku dari 7 Maret sampai 7 April 2019. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pakar Hukum: Pelaku Prostitusi Online Bisa Dijerat dengan UU ITE

Surabaya, hetanews.com- Kasus prostitusi online yang menyeret artis Vanessa Angel dan model Avriellia Shaqqila menyedot perhatian masyarakat.

Keduanya tertangkap basah saat sedang dan akan melakukan transaksi seks di sebuah hotel di Surabaya. Kedua muncikari mereka pun ikut terciduk.

Polisi kemudian menggelar serangkaian pemeriksaan terhadap keempat orang yang terlibat ini. Namun belakangan hanya dua muncikari ini ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan Vanessa, Avriellia serta si hidung belang bisa melenggang pulang dari kantor polisi.

Lantas mengapa hanya muncikari saja yang dijerat dan mengapa pelaku dan pengguna jasa justru bisa bebas?

Pakar kriminolog dan hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (Untag) Kristoforus Kleden mengatakan belum ada pasal dalam KUHP yang mengatur tentang penegakan hukum pidana untuk para pelanggan dan PSK. Hal itulah yang menjadi alasan Vanessa, Avriellia dan kliennya bisa pulang usai pemeriksaan.

"Selama ini hukum kita masih belum mengatur soal itu. Belum menyentuh pada persoalan siapa yang menjajakan dirinya maupun siapa yang menggunakan PSK itu," kata Kleden, Jumat (11/1/2019).

Kleden melanjutkan, hukum di Indonesia saat ini hanya mengatur secara normatif. Artinya siapa yang menimbulkan keresahan atau menawarkan dan sebagai perantara dianggap sebagai pelaku pidana. Tidak mengherankan bila polisi akhirnya menetapkan muncikari sebagai tersangka.

Dalam kasus ini, Endang Suhartini (Siska) dan Tentri Novanto akan dikenakan Pasal 296 KUHP jo Pasal 506 KUHP tentang muncikari dengan ancaman hukuman penjara 1 tahun 4 bulan.

"Inilah salah satu kelemahannya. Karena kita masih menggunakan cara-cara yang normatif. Siapa yang melakukan, siapa yang menimbulkan keresahan dan itu (muncikari) yang terjerat. Karena dia dianggap sebagai pelaku tindak pidana," terang Kleden.

Lalu apakah ada celah untuk menjerat pelanggannya? Menurut Kleden, para lelaki hidung belang tetap bisa dijerat dengan pasal 284 KUHP tentang perselingkuhan. Namun pasal ini jangkauannya sangat terbatas karena merupakan delik aduan dan hanya bisa menjerat pelanggan yang sudah menikah. 

Akan tetapi bila dipaksakan, Kleden mengungkapkan klien prostitusi dapat dikenai Pasal 27 ayat (1) UU ITE sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU 19/2016, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

"Kalau menggunakan UU ITE bisa saja itu dipaksakan tidak saja menjerat mucikari tapi juga PSK dan pelanggannya. Karena itu masuk dalam wilayah transaksi elektronik," tutupnya.
 

sumber: detik.com

Editor: sella.