Siantar,hetanews.com - Anggota Komisi III DPRD Siantar, Oberlin Malau, mengatakan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parker, belum sepenuhnya tercapai.

Beberapa tahun belakangan ini, kata Oberlin, Dinas Perhubungan (Dishub), hanya meraih sekitar 80 persen dari target PAD. Target PAD pada tahun 2018 kurang lebih sekitar Rp.4 Milyar, katanya.

Oberlin mengungkapkan, pihak Dishub pernah mendatangkan Konsultan untuk meneliti potensi parkir di Kota Siantar. Namun hasil perhitungan konsultan tersebut, tidak pernah diketahui DPRD Siantar.

Biaya Konsultan tersebut, jelas Anggota DPRD dari Partai Gerindra ini, dibiayai oleh Pemko Siantar.

"Oleh Dinas Perhubungan, dikeluarkan Pemko dana konsultan ke pihak ketiga supaya uji coba, untuk mengetahui potensi parkir," jelasnya, Rabu (9/1/2019).

Dinas Perhubungan bersama dengan konsultan, melirik potensi parkir itu pada tahun 2017. Penerapannya, ungkap Oberlin, dilaksanakan pada tahun 2018. Sementara, penerapan itu tidak sepenuhnya dilakukan.

"Untuk apa dibuat konsultan, uang dari daerah sudah keluar. Itu sudah sampaikan pada rapat dengar pendapat dengan Dishub Siantar,"jelas Oberlin.

Menurut Oberlin, tidak tercapainya target PAD dikarenakan adanya main alip alipan antara Dishub dan Jukir di kota Siantar. Apalagi, kata dia, Dishub tidak pernah memberlakukan karcis di lokasi parkir.

"Sebenarnya, apa tujuan Dishub tidak memberlakukan karcis ? Apa ada kong kali kong ? ini tidak ada (karcis), atau dikantonginya duit itu," pungkasnya.

Dijelaskanya, karcis adalah salah satu cara mengusir parkir liar. Dengan itu juga, masyarakat khususnya pengendara yang hendak parkir dapat mengetahui mana parkir yang resmi atau liar.

Baca juga: Kapolres Siantar Selidiki Minusnya Retribusi Parkir Bahu Jalan Dinas Perhubungan

Sebelumnya, para Jukir di seputaran Jalan Sutomo, mengeluh atas pelarangan parkir yang diberlakukan Polisi Resor Siantar.

Akibatnya, jukir tidak dapat memenuhi setoran parkir, mencapai senilai Rp.141 ribu hingga Rp.320 per harinya yang disetorkan ke Dishub Siantar.

Kapolres Siantar, AKBP Heribertus Ompusunggu, menjelaskan, pihaknya sebelumnya sudah komunikasi dengan Dinas Perhubungan.

"Ini makanya saya mau duduk di tahun 2019 ini, saya ada, Kapolres ada yang mengerti Undang Undang No 22 Tahun 2009 tetang lalu lintas. Lahan parkir itu harus dibuat tersendiri bukan di jalan. Kalau begini terus kapan mau bagusnya itu jalan," jelas Kapolres.

Kata Kapolres, hal itu menjadi salah satu contoh untuk menertibkan lahan parkir yang berada di bahu jalan yang ada disepanjang jalan utama di Kota Siantar.