HETANEWS

Korupsi Pengadaan Pakan Ternak Kerbau, Dua Warga Taput Diadili di PN Medan

Kedua terdakwa saat mendengarkan dakwaan. (foto/dian)

Medan,hetanews.com- Dua warga asal Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), diadili di ruang Cakra 7 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (8/1/2019).

Keduanya adalah Drh Nometta (55), selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan pakan ternak kerbau Tahun Anggaran 2014, pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak, di Siborongborong, Kabupaten Taput dan Ckosmas Tambunan (37) ,selaku rekanan (Wakil Direktur CV. Tiur Catering).

Di hadapan Ketua Majelis Hakim, Sri Wahyuni Batubara, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Symon Morrys, membacakan surat dakwaannya.

"Terdakwa Nometta, selaku PPK mengetahui harga pakan tersebut, terdapat diskon sebelumnya, namun diskon dimaksud tidak dikurangi dalam penyusunan anggaran proyek. Nometta tidak melakukan pemeriksaan hasil uji laboratorium sewaktu-waktu dan secara acak tanpa terlebih dahulu memberitahukan terdakwa Ckosmas Tambunan, selaku Penyedia Barang/Jasa," ucap JPU Symon.

Masih kata JPU, Nometta selaku PPK tidak pernah melakukan penelaahan hasil kerja dalam pengadaan lelang, dimana terdapat penyimpangan-penyimpangan.

"Adanya dokumen pelelangan yang dipaksakan, sehingga dapat diindikasikan, bahwa telah terjadi persekongkolan, diantara pemberi proyek (Nometta) dengan pelaksana proyek (Ckosmas Tambunan)," sambung JPU Symon.

Lanjutnya, dalam perjalanan proyek, terdapat ketidaksesuaian harga yang tercantum dalam faktur penjualan. Terdapat harga yang digelembungkan (markup). Harga dalam kontrak disebutkan Rp4.434 per Kg, padahal dalam faktur penjualan hanya Rp2.850 per Kg, pada periode April-Juli 2014, Rp3.050 per Kg, pada periode Agustus-Desember 2014. 

Perusahaan milik Ckosmas Tambunan sesuai kontrak, harus menyediakan sebanyak 246.375 Kg pakan kerbau, namun perusahaannya itu hanya bisa menyediakan 246.301 Kg, sehingga terdapat selisih 74 Kg yang tak disanggupi perusahaan Ckosmas Tambunan.

"Hasil audit BPKP, proyek yang bersumber dari APBN Kementerian Pertanian dengan pagu sebesar Rp1.092.673.125 ini, mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp293.390.729," tukas JPU Symon.

Kedua terdakwa, ujar JPU, dinilai bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Usai pembacaan dakwaan, kedua terdakwa mengatakan tak akan mengajukan eksepsi (keberatan). Keduanya sepakat sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi.

Penulis: dian. Editor: gun.