HETANEWS.COM

Kasus Pungli, Hakim Tolak Prapid Pegawai PDAM Tirtalihou

Sidang praperadilan di PN Simalungun. (foto/ay)

Simalungun, hetanews.com -  Gugatan praperadilan (Prapid) yang diajukan Edison Saragih, tersangka kasus korupsi ditolak hakim PN Simalungun. Hakim menyatakan penangkapan Edison adalah sah secara hukum.

Hakim tunggal Nasfi Firdaus dalam sidang prapid, Rabu (2/1/2019), menyatakan penangkapan oleh termohon (Polres Simalungun) sah secara hukum karena telah memenuhi syarat formil.

Putusan Prapid tersebut dibacakan dihadapan  kuasa hukum termohon dan kuasa pemohon Tri Oktavianus Hutagalung SH dkk.

"Penangkapan sudah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan sudah memiliki dua alat bukti," jelas Nasfi.

ES ditangkap pihak Polres Simalungun melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan barang bukti uang lebih dari Rp.11 Juta. ES melakukan kutipan kepada warga yang melakukan pemasangan air ke rumahnya sebesar Rp.1.500.000 dari 17 pelanggan.

Padahal Perusahaan Air Minum itu sudah menerima Rp.6 Miliar dari PUPR untuk pemasangan Instasi air. Juga hibah pemerintah pusat dan penyertaan modal dari Pemkab Simalungun untuk sambungan air ke rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Nagori Sinasih sebanyak 34 KK.

Menurut tim kuasa hukum,  penangkapan Edison Saragih pada 2 November 2018, di warung Bostaman Kelurahan Maria Buntu, Kecamatan Silau Kahean, oleh kepolisian Polres Simalungun adalah sebuah kelalaian dan tidak sah. 

Karena Edison Saragih selaku kasir PDAM Tirtalihou bukanlah sedang melakukan Tindak Pidana Korupsi ataupun Pungutan Liar  (Pungli) sebagaimana yang disangkakan oleh Pihak Kepolisian Ressort Simalungun. Namun Edison Saragih  sedang melakukan pekerjaan yang merupakan instruksi ataupun perintah dari atasannya Rosnialan Damanik untuk melakukan pengutipan dalam hal pemasangan Sambungan Air sesuai   SK No. 695/438 A/BU.PDAM/2018. 

Sedangkan barang bukti uang sebesar Rp. 7.700.000, yang disebut tim kuasa hukum sebagai uang untuk  belanja barang dagangan Merdina Damanik (Istri dari Pemohon/Edison Saragih). Menurut pertimbangan hakim, bukanlah merupakan ranah Pra-Pid, melainkan sudah pokok materi perkara.

Edison dijerat pasal 12 huruf E Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemerasan Jo pasal 64 KUH-Pidana.

Penulis: ay. Editor: bt.

Masukkan alamat E-mail Anda di bawah ini untuk berlangganan artikel berita dari Heta News.

Jangan lupa untuk memeriksa kotak masuk E-mail Anda untuk mengkonfirmasi!

Masukkan alamat E-mail Anda di bawah ini untuk berlangganan artikel berita dari Heta News.

Jangan lupa untuk memeriksa kotak masuk E-mail Anda untuk mengkonfirmasi!