HETANEWS

Daftar Nama Pengusaha dan Anggota DPRD Provinsi Jambi yang Jadi Tersangka KPK, 'Nyusul' Zumi Zola

Ilustrasi - Daftar Nama Pengusaha dan Anggota DPRD Provinsi Jambi yang Jadi Tersangka KPK, 'Nyusul' Zumi Zola

Jakarta, hetanews.com-Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menetapkan tiga pimpinan dan sembilan anggota DPRD Provinsi Jambi sebagai tersangka, Jumat (28/12) sore.

KPK juga menetapkan seorang swasta bernama Jeo Fandy Yoesman sebagai tersangka. Sehingga total ada 13 tersangka baru. Penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan kasus dugaan suap terhadap sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi.

Sebelumnya dalam kasus ini juga, KPK menetapkan Gubernur Jambi saat itu, Zumi Zola, sebagai tersangka. Zumi Zola bersama beberapa pejabat disangka ikut menyuap sejumlah anggota DPRD Jambi.

"KPK menemukan bukti permulaan cukup untuk saat ini menetapkan 13 orang sebagai tersangka yang terdiri dari pimpinan DPRD, pimpinan fraksi, anggota DPRD dan swasta," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, kemarin.

Tiga pimpinan DPRD Jambi itu adalah Ketua DPRD Cornelis Buston (Partai Demokrat), dua Wakil Ketua DPRD yaitu AR Syahbandar (Partai Gerindra) dan Chumaidi Zaidi (PDIP).

Kemudian 5 pimpinan fraksi yaitu Sufardi Nurzain dari fraksi Golkar, Cekman dari fraksi Restorasi Nurani, Tadjudin Hasan dari fraksi PKB, Parlagutan Nasution dari Fraksi PPP dan Muhammadiyah dari fraksi Gerindra.

Selain itu, ada Ketua Komisi III DPRD Jambi Zainal Abidin. Kemudian tiga anggota DPRD Jambi lainnya yaitu, Elhelwi, Gusrizal, dan Effendi Hatta. 
Ke-12 anggota DPRD itu diduga menerima suap dengan jumlah yang bervariasi.

Suap tersebut diberikan agar pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi tersebut mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018.

Sementara Jeo diduga memberikan pinjaman uang sekitar Rp 5 miliar yang akan diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD Jambi terkait pengesahan APBD.

Sidang Peninjauan Kembali (PK) atas terpidana perkara dugaan suap dana ketok palu APBD Provinsi Jambi tahun 2018, Saipudin dan Erwan Malik, kembali digelar di Pengadilan Tipikor, Kamis (15/11/2018).
Sidang Peninjauan Kembali (PK) atas terpidana perkara dugaan suap dana ketok palu APBD Provinsi Jambi tahun 2018, Saipudin dan Erwan Malik, kembali digelar di Pengadilan Tipikor

"Diduga uang tersebut akan diperhitungkan sebagai fee proyek yang dikerjakan oleh perusahaan JFY di Jambi," kata Agus.

  • 'Benang merah' dengan Zumi Zola

Dalam kasus ini, Zumi Zola divonis enam tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan. Zumi terbukti menyuap 53 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi, serta menyuap para anggota Dewan senilai total Rp 16,34 miliar.

Suap tersebut diberikan agar pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi menyetujui Raperda APBD Jambi tahun anggaran 2017 menjadi Peraturan Daerah APBD TA 2017.

  • Pasal tipikor

Ke-12 anggota DPRD itu disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Jeo disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

  • Tidak Terkejut

Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Jambi Muhammadiyah, tidak terkejut dengan status dirinya yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka. Ia menerima dengan lapang dada keputusan dari KPK tersebut.

Muhammadiyah hanya heran, karena terlalu cepat KPK menetapkan tersangka baru kasus tersebut. "Kok bisa secepat itu. Heran saja saya," katanya.

Dalam surat pemberitahuan sebagai tersangka itu, kata Muhammadiyah, selain namanya juga ada nama Efendi Hatta dan Zainal Abidin. "Kami disangka menerima suap untuk APBD 2017," ujarnya.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi menjatuhkan hukuman untuk Supriyono. Itu terkait kasus dugaan suap ketok palu RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018, Senin (2/7)
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi menjatuhkan hukuman untuk Supriyono. Itu terkait kasus dugaan suap ketok palu RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018,

Ia mengaku surat pemberitahuan tersebut dikirim KPK beberapa hari lalu ke alamat rumahnya. Ia melihat dari pernyataan pimpinan KPK beberapa waktu lalu, yang terlibat fraksi-fraksi.

"Kalau surat pemberitahuan yang saya terima bukan atas nama fraksi. Tapi atas nama pribadi sebagai anggota DPRD, jadi tidak terkait fraksi," ucapnya.

Menurut Muhammadiyah, ia fokus akan menghadapi kasus yang disangkakan kepadanya tersebut. Dan tidak mau melibatkan siapapun juga.

"Saya tidak mau melibatkan yang lain sudah tersangka atau belum, tidak peduli dengan yang lain. Sekarang ini saya bersiap diri untuk menghadapi semuanya," ujarnya.

Ia bersyukur dalam surat pemberitahuan tersebut diduga hanya menerima suap untuk 2017. "Saya mengakui menerima yang 2017. Kalau 2018 saya merasa tidak menerima sepeserpun," katanya.

Dikatakannya, ia akan kooperatif menghadapi kasus ini. Sebab, jika KPK sudah menetapkan status tersangka pasti sudah punya bukti yang kuat. Jadi, tidak ada alasan lagi kita untuk menyangkal. "Mungkin ini yang terbaik. Jadi saya siap untuk menghadapinya," pungkasnya.

  • Berapa berat hukuman?

Akademisi Universitas Jambi, Sahuri Lasmadi, menilai hukuman bagi 12 orang anggota DPRD Provinsi Jambi yang kemarin diumumkan sebagai tersangka kasus uang ketok palu bisa lebih berat dari vonis Zumi Zola.

Sahuri memprediksi bahwa sesuai Pasal 12 a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi para tersangka akan dijerat hukuman maksimal 20 tahun penjara.

"Mereka ini kasusnya bukan menyuap, tapi meminta. Kalau tidak diberikan, para dewan ini tidak akan mengesahkan RAPBD tersebut. Hukumanya cukup berat," ujarnya. Mengingatkan, Zola divonis 6 tahun penjara.

Sahuri bilang penetapan 13 orang tersangka baru tersebut tentu setelah ada penemuan fakta baru oleh KPK. Utamanya dalam masa persidangan Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola.

"Selama masa persidangan, Zola memberikan keterangan yang sangat kuat untuk menjadi bahan KPK untuk menetapkan tersangka baru," kata Sahuri.

sumber: tribunnews.com

Editor: sella.