Siantar,hetanews.com- Kuota penerima bantuan sosial bagi warga penyandang cacat, di kota Siantar, berjumlah 40 orang, setiap tahunya. Dana bantuan sosial tersebut, bersumber dari dana Kementerian Sosial yang diberikan dalam bentuk uang. 

Patrecia Marbun, Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), mengatakan, penyandang cacat penerima bantuan tersebut, dikategorikan dalam cacat fisik fatal atau yang harus memerlukan pertolongan orang lain.

Warga penerima bantuan itu, merupakan warga yang benar tidak mampu secara ekonomi, dibuktikan melalui surat keterangan dari kelurahan. 

"Dulu uang yang diberikan sebesar Rp. 3 ratus ribu. Sekarang kurang tau berapa, soalnya kementerian langsung yang ngirim melalui transfer. Jadi mereka langsung mengambilnya ke Bank, gak melalui kita,"kata Patrecia, ditemui di kantornya, Rabu (19/12/2018).

Kuota penerima bantuan sosial bagi penyandang cacat tersebut, tergolong sedikit. Yakni 40 orang warga penyandang cacat se Kota Siantar. Untuk saat ini, tidak ada penambahan jumlah kuota penerima bantuan tersebut.

Sementara, jumlah warga kota Siantar penyandang cacat berdasarkan cacatan Dinas Sosial lebih kurang 70 orang sudah masuk dalam daftar tunggu (waiting list).

Baca juga: Dua Warga Cacat dan Kurang Mampu, akan Masuk Daftar Tunggu BPNT

Baca juga: Penyandang Disabilitas Ini Curhat Sambil Nangis, Berharap Terima BPNT

"Data kita sampai 70 an lebih. Jadi misalnya, kalau ada yang meninggal (penerima), baru bisa kita masukkan nama yang baru dari daftar tunggu itu,"jelas Patrecia menambahkan. 

Dengan jumlah daftar tunggu penyandang cacat tersebut, Patrecia berharap Pemko Siantar dapat menalangi kekurangan dengan bantuan APBD. Sehingga warga penyandang cacat di Kota Siantar dapat menerima bantuan.

"Kami tetap usulkan biar bertambah kuotanya, kita pengen semua orang ini dapat. Seandainya ada perhatian Pemko Siantar, ditalangi sisanya itu dari APBD Siantar, tapi sampai sekarang gak ada. Celakanya, anggaran OPD berdasarkan pagu, iya gak cukuplah,"ungkapnya.

Diakuinya, setiap tahun pihaknya mengajukan program tersebut dalam rapat, antara Dinsos P3A dengan mitra kerja pemerintah, DPRD Siantar. Namun upaya tersebut belum pernah terealisasi.