Penyandang Cacat Butuh Perhatian Pemko Siantar

Siantar,hetanews.com- Kuota penerima bantuan sosial bagi warga penyandang cacat, di kota Siantar, berjumlah 40 orang, setiap tahunya. Dana bantuan sosial tersebut, bersumber dari dana Kementerian Sosial yang diberikan dalam bentuk uang.
Patrecia Marbun, Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), mengatakan, penyandang cacat penerima bantuan tersebut, dikategorikan dalam cacat fisik fatal atau yang harus memerlukan pertolongan orang lain.
Warga penerima bantuan itu, merupakan warga yang benar tidak mampu secara ekonomi, dibuktikan melalui surat keterangan dari kelurahan.
"Dulu uang yang diberikan sebesar Rp. 3 ratus ribu. Sekarang kurang tau berapa, soalnya kementerian langsung yang ngirim melalui transfer. Jadi mereka langsung mengambilnya ke Bank, gak melalui kita,"kata Patrecia, ditemui di kantornya, Rabu (19/12/2018).
Kuota penerima bantuan sosial bagi penyandang cacat tersebut, tergolong sedikit. Yakni 40 orang warga penyandang cacat se Kota Siantar. Untuk saat ini, tidak ada penambahan jumlah kuota penerima bantuan tersebut.
Sementara, jumlah warga kota Siantar penyandang cacat berdasarkan cacatan Dinas Sosial lebih kurang 70 orang sudah masuk dalam daftar tunggu (waiting list).
Baca juga: Dua Warga Cacat dan Kurang Mampu, akan Masuk Daftar Tunggu BPNT
Baca juga: Penyandang Disabilitas Ini Curhat Sambil Nangis, Berharap Terima BPNT
"Data kita sampai 70 an lebih. Jadi misalnya, kalau ada yang meninggal (penerima), baru bisa kita masukkan nama yang baru dari daftar tunggu itu,"jelas Patrecia menambahkan.
Dengan jumlah daftar tunggu penyandang cacat tersebut, Patrecia berharap Pemko Siantar dapat menalangi kekurangan dengan bantuan APBD. Sehingga warga penyandang cacat di Kota Siantar dapat menerima bantuan.
"Kami tetap usulkan biar bertambah kuotanya, kita pengen semua orang ini dapat. Seandainya ada perhatian Pemko Siantar, ditalangi sisanya itu dari APBD Siantar, tapi sampai sekarang gak ada. Celakanya, anggaran OPD berdasarkan pagu, iya gak cukuplah,"ungkapnya.
Diakuinya, setiap tahun pihaknya mengajukan program tersebut dalam rapat, antara Dinsos P3A dengan mitra kerja pemerintah, DPRD Siantar. Namun upaya tersebut belum pernah terealisasi.
Komentar 0
Artikel Terkait
Biaya Operasional Razia Pekat Dinas Sosial Minim, Kabid: Aku Jadi 'Manombok' - 1 tahun yang lalu
Terdapat Nomor Rekening Bank, Data Penerima BPNT Batal Diberikan - 2 tahun yang lalu
Penyandang Disabilitas Ini Curhat Sambil Nangis, Berharap Terima BPNT - 2 tahun yang lalu
Data Penerima BPNT di Siantar Bermasalah, Banyak Warga Miskin Tak Menerima - 2 tahun yang lalu
Siantar Sitalasari, Daerah Tertinggi Kekerasan Anak dan Perempuan di Siantar - 2 tahun yang lalu
Populer Hari ini
- #1 Sidak ke Dinas PU, Bobby Kaget Kadis-Sekdis Tak di Kantor Saat Jam Kerja
- #2 Terdepak Dari 10 Besar Kota Toleran, Ketua MUI: Kita Jalan Di Tempat
- #3 Ngerinya Pemerasan Seksual, Pasutri di Medan Jadi Korban Pelaku yang Sama
- #4 PT.Agung Beton Harus Bertanggung Jawab Dalam Kasus Pekerja Cacat Seumur Hidup
- #5 Bobby Lanjut Beraksi, Kali Ini Sisir Fasilitas Tak Layak di RS Pirngadi
- #6 Gubsu Bicara Wacana Pemekaran Sumut: Kalau Siap, Kenapa Tidak?
- #7 Supir Truk Fuso Sudah Berdamai Dengan Seluruh Keluarga Korban
- #8 Breaking News: Kubu AHY dan Pro-KLB Partai Demokrat Bentrok, 1 Orang Terluka
- #9 Rocky Marbun: KLB Adalah Perwujudan Sistem Demokrasi Didalam Partai
- #10 Marzuki Alie Tiba di Sumut, Langsung 'Disergap' Elite PD
heta bicara
Dari Seorang Penjaga Warnet, Ide Tokopedia Terlahir Tuk Jadi Terbesar di Indonesia - 1 minggu yang lalu
Momentum Hari Pers Nasional - 3 minggu yang lalu
Tuntutan Hadirnya Partai Politik Alternatif Kaum Muda Milenial - 1 bulan yang lalu
Para Swing Tradder Yang Mulai Mengkhawatirkan Masyarakat Pasar Modal - 2 bulan yang lalu
(Hadirnya) Negara Dalam Kesengsaraan Pandemi - 2 bulan yang lalu