Medan, hetanews.com – Tokoh pemuda Tapanuli Utara (Taput), Jan F.S. Butarbutar, SS., menilai kebijakan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi terkait pembagian fee PT. Inalum kepada 33 kabupaten/kota di Sumut tidak objektik.

Hal itu terkait alokasi belanja bagi hasil dari PT. Inalum kepada kabupaten/kota di Sumut pada RAPBD 2019. Dimana pada daftar, Taput hanya mendapat sebesar Rp6.732.592.058. Berbeda jauh dari fee kepada Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) yang mencapai Rp129 miliar. Padahal sama-sama bersentuhan dengan air Danau Toba itu sendiri. Bahkan masih jauh lebih kecil dibanding fee kepada Kabupaten Langkat dan Kota Medan yang sama sekali tak bersentuhan dengan Danau Toba.

"Saya Jan Butarbutar, salah satu tokoh muda di Tapanuli Utara protes keras hal ini. Saya sangat tidak setuju atas kebijakan fee bagi hasil atas pemanfaatan air Danau Toba yang dilakukan PT. Inalum. Pembahasan bagi hasil tentu sudah kajian dari gubsu dan jajarannya," ucapnya kepada hetanews.com via seluler, Minggu (15/12/2018).

Jan Butarbutar yang juga Ketua Posko Pemenangan Rakyat (Pospera) Kuansing Riau ini menegaskan, Tapanuli Utara salah satu kabupaten tertua di Tapanuli. Hampir seluruh kawasan Danau Toba dimiliki Tapanuli Utara sebelum memekarkan diri menjadi beberapa kabupaten yang dekat dan bersentuhan langsung dengan danau terbesar kedua di dunia itu. Pun begitu, Taput juga masih memiliki Danau Toba tepatnya di Kecamatan Muara.

Karena itu, alumni Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Sumatera Utara (USU) ini meminta Edy Rahmayadi selaku Gubsu agar mengkaji ulang kebijakan tersebut. Pihaknya juga akan menyurati anggota DPRDSU agar kebijakan gubsu yang dinilai tidak proporsional dalam pembagian fee PT. Inalum ini dikaji ulang.

"Harusnya anggota DPRD Sumut yang Dapil 8 Tapanuli serius memperjuangkan aspirasi ini untuk menjadi perbandingan di pemerintah sumut," imbau Jan Butarbutar.

"Jangan campur adukkan antara politik dengan bagi hasil fee tersebut, atau karna Edy kalah di Tapanuli Utara. Stop efek politik yang tidak demokrasi. Tapanuli Utara sangat membutuhkan dana agar percepatan pembangunan infrastruktur lebih cepat karna rakyat Taput sudah lama miskin dan segala dimiskinkan oleh sistim kebijakan Provinsi Sumatera Utara yang selama ini pemerataan pembangunan tumpang tindih. Saya selaku putra Tapanuli Utara akan bergerak melawan ketidakadilan kebijakan gubsu," pungkasnya.