HETANEWS

Kinerja Bawaslu RI Layak Dipertanyakan, Hasil Pengawasan Internal terhadap Bawaslu Simalungun masih Nihil

Siantar,hetanews.com- Sudah ada dua bulan lamanya, pihak Bawaslu RI mengirimkan anggotanya untuk melakukan pengawasan internal (PI), terhadap Bawaslu Kabupaten Simalungun.

Namun sangat disesalkan, hingga kini hasilnya tidak ada kedengaran, alias nihil, Jumat (14/12/2018).

Padahal, setidaknya 6 staf Bawaslu RI yang ditugaskan, dalam melakukan pemeriksaan atas sejumlah masalah di Bawaslu Kabupaten Simalungun tersebut. Dan mereka difasilitasi memakai uang negara, yaitu untuk tiket pesawat pulang pergi, dan biaya akomodasi atau penginapan selama beberapa hari, di salah satu hotel lumayan berkelas di kota Siantar.

Sehingga sangat wajar, kinerja dari Bawaslu RI tersebut dipertanyakan, karena pengawasan internal yang dilakukan terkesan hanya ecek – ecek dan hanya untuk jalan – jalan.

Sementara Kepala Biro Hukum, Humas dan Pengawasan Internal (H2PI) Bawaslu RI, Ferdinand Eskol Tiar Sirait yang dikonfirmasi Hetanews.com, mulai tanggal 5 November 2018 dan hingga dikonfirmasi kembali, pada Kamis (13/12/2018) sekitar pukul 11.24 WIB, lalu, via WhatsApp (WA), tak kunjung membalas konfirmasi wartawan.

Padahal konfirmasi wartawan sangat jelas, yaitu perihal hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu RI, terhadap Bawaslu  Kabupaten Simalungun, khususnya menyikapi dugaan pungutan liar (pungli) anggaran Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Simalungun, termasuk pengadaan mobiler Pawaslu Kecamatan yang terindikasi korupsi dan tak luput soal pengadaan topi Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang dipakai saat Pilgubsu 2018 kemarin yang kabarnya dijual Rp25 ribu per topinya.

Dan soal tudingan kalau pengawasan yang dilakukan pihak Bawaslu RI hanya ecek – ecek atau sekedar hanya jalan – jalan?, juga tidak ditanggapi oleh Ferdinand Eskol Tiar Sirait.

Padahal sebelumnya, langkah Bawaslu RI yang menurunkan pengawas internal ke Bawaslu  Kabupaten Simalungun tersebut, mendapat apresiasi dari kalangan masyarakat.

Salah satunya dari Direktur Eksekutif Study Otonomi dan Pembangunan Demokrasi (SOPo), Kristian Silitonga.

Kata Kristian, kehadiran PI Bawaslu RI itu menunjukkan kepedulian dan keseriusan mereka dalam menyelesaikan dugaan pungutan liar (pungli) anggaran Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Simalungun.

Baca juga: Bawaslu Kabupaten Simalungun Perintahkan Ketua Panwaslucam Tolak Segala Bentuk Mobiler

Baca juga: Direktur Eksekutif SOPo Apresiasi Turunnya PI Bawaslu RI ke Bawaslu Simalungun dan Ini Harapannya

Baca juga: Dugaan Pungli Anggaran Panwaslu Kecamatan di Simalungun: Kabiro H2PI Bawaslu RI: Laporannya Nanti Diserahkan ke Sekjen dan Diperdalam

Baca juga: Sikapi Pemberitaan Dugaan Pungli, Bawaslu Simalungun Panggil Semua Ketua Panwaslu Kecamatan

Dan termasuk indikasi korupsi lainnya, seperti soal pengadaan mobiler untuk Panwaslu Kecamatan dan dalam hal pengadaan topi Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang dipakai pada Pilgubsu 2018 lalu, yang  kabarnya dijual seharga Rp25 ribu.

“Dengan turunnya pihak Bawaslu RI ke Bawaslu Kabupaten Simalungun, berarti mereka (Bawaslu RI) sangat serius menelusuri dugaan pungli dan indikasi korupsi tersebut. Dan gerak cepat Bawaslu RI itu harus kita apreasiasi,”ujarnya kepada Hetanews.com, beberapa waktu lalu.

Namun, alumni Fakultas Hukum Univeritas Sriwijaya ini, tetap mengingatkan pihak Bawaslu RI agar benar – benar menuntaskan dugaan pungli itu dengan benar dan jangan hanya sekedar formalitas.

“Kita harapkan lingkungan Bawaslu, mulai dari pusat, provinsi hingga tingkat kabupaten/kota memang harus bersih dari praktek – praktek korup. Apalagi saat ini Bawaslu Kabupaten Simalungun sudah permanen, maka diharapkan harus benar-benar mengedepankan integritas yang sangat diagung-agungkan itu,”tandas pria kelahiran 26 April 1970 ini.

Dan jika memang ditemukan pelanggaran hukum atau tindak pidana, maka Bawaslu RI harus tegas dalam mengambil tindakan agar kepercayaan publik terhadap Bawaslu tidak luntur.

  

Penulis: gun. Editor: gun.