HETANEWS.COM

Didakwa Terima Suap, Bupati Labuhanbatu Non Aktif Diadili di PN Medan

Terdakwa Pangonal Harahap, mendengarkan dakwaan. (foto/dian)

Medan,hetanews.com- Pangonal Harahap, Bupati Labuhanbatu non aktif, menjalani sidang perdana, di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (13/12/2018).

Dia didakwa menerima uang suap dari rekanan yang mengerjakan proyek, di Pemkab Labuhanbatu.

Di hadapan Ketua Majelis Hakim, Irwan Effendi, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Dody Sukmono, membacakan surat dakwaannya.

Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu, mendakwa Pangonal dengan Pasal 12 huruf a UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

"Sejak 2016 sampai 2018 bertempat di Labuhanbatu atau suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Tipikor Medan, Pangonal Harahap menerima hadiah uang yang seluruhnya Rp42.280.000.000, serta uang sejumlah SGD218.000 dengan rincian pada tahun 2016 sejumlah Rp12.480.000.000, pada tahun 2017 sejumlah Rp12.300.000.000 dan pada tahun 2018 sejumlah Rp17.500.000.000 dan pecahan dollar Singapura sejumlah SGD218.000," ucap JPU Dody.

Lanjut JPU Dody, uang tersebut diserahkan Effendi Syahputra melalui orang-orang kepercayaan Pangonal yaitu, H Thamrin Ritonga, Umar Ritonga (Timses Pangonal), Baikandi Harahap (anak) dan Abu Yazid Hasibuan yang merupakan adik Ipar Pangonal.

Selanjutnya Pangonal, disebutkan JPU, mengkoordinir pejabat-pejabat di Pemkab Labuhanbatu untuk mematuhinya dan meminta agar perusahaan Asiong (berkas terpisah) dimenangkan dalam proyek pekerjaan.

"Bahwa terdakwa selaku Bupati Labuhanbatu bersama-sama dengan H. Thamrin Ritonga (berkas terpisah) dan Umar Ritonga (buronan) mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa penerimaan uang yang seluruhnya sejumlah Rp42.280.000.000 dan uang sejumlah SGD218.000 dari Asiong, merupakan fee proyek atas pemberian beberapa proyek pekerjaan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018," beber JPU Dody.

JPU Dody mengatakan, bahwa penerimaan-penerimaan tersebut bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku penyelenggara negara. 

Usai pembacaan dakwaan, Majelis Hakim mempersilahkan terdakwa untuk mengajukan eksepsi pada pekan depan.

Penulis: dian. Editor: gun.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan