Medan,hetanews.com- Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), melalui Asisten Pidana Umum (Aspidum), Edward Kaban, menyatakan, kasus penggunaan dokumen palsu saat Pilgubsu 2018 lalu, dengan tersangka JR Saragih sudah kadaluarsa.

Ini diungkapkan Aspidum saat acara coffee morning dan peringatan Hari Anti Korupsi Indonesia (HAKI) dengan wartawan, di kantor Kejatisu, Senin (10/12/2018).

Edward menjelaskan, kasus ini sudah lama bergulir sebelum pelantikan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) terpilih, beberapa waktu lalu. Dia menyebutkan, sebelumnya dinyatakan P21 (berkas lengkap), perkara ini sudah dikembalikan ke penyidik Polda Sumut.

"Setelah kita nyatakan P21, dengan berjalannya waktu dikembalikan lagi pada kita, melalui Sentra Gakkumdu. Kemudian kita kembalikan lagi," sebut Edward.

Pihaknya, lanjut Edward, mengembalikan berkas itu kembali lantaran karena kegiatan Pilkada sudah selesai.

"Dan dari hasil penelitian jaksa peneliti kita di Sentra Gakkumdu, bahwa perkara ini kita kembalikan lagi karena kita menyatakan perkara itu sudah kadaluarsa. Itu sesuai aturan yang ada,"ungkap Edward.

Baca juga: Para Pendemo Minta Poldasu Tangkap JR Saragih

Namun dalam kesempatan tersebut, Edward tidak menjelaskan secara rinci persisnya kasus ini dinyatakan kadaluarsa.

Untuk diketahui, seperti diberitakan, JR Saragih disangka telah menggunakan surat palsu saat mendaftar sebagai calon Gubernur ke KPU Sumut.

Tim dari Sentra Gakkumdu Sumut menindaklanjuti laporan tentang dugaan pemalsuan tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Jakarta, Sopan Adrianto, pada bagian legalisasi fotokopi ijazah SMA, JR Saragih.

Bupati Simalungun itu disangka telah melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dengan Pasal 184 UU No. 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.