Mon 17 Dec 2018

Wali Kota Siantar Belum Tindak Lanjuti SK 3 Menteri

Siantar,hetanews.com- Pemko Siantar belum menjalankan surat keputusan bersama 3 Menteri tentang penegakan hukum terhadap Pegawai Sipil Negara (PNS) yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 

Hal itu diakui Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Siantar, Jan Purba. Dia mengatakan, dalam waktu dekat ini, pihaknya akan menyiapkan surat tersebut.

"Kalau kita dari BKD masih kita proses, minggu inilah kita akan laksanakan," kata Jan Purba saat dihubungi Hetanews.com, Kamis (6/12/2018) sore.

Belum lama ini, katanya, pihaknya mendapatkan putusan dari Pemkab Tobasa, terkait satu orang PNS yang bertugas di Kota Siantar. Oknum PNS tersebut akan ditindak sesuai dengan SK Bersama 3 Menteri tersebut.

"Minggu kemarin kita dapat satu lagi putusannya, ada satu (PNS) dari  Balige ada yang pindah ke kita," imbuhnya.

Jan belum memastikan, berapa oknum PNS di Siantar yang pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan. Lanjutnya, sebagian diantaranya telah pindah tugas ke luar daerah.

"Yang disini cuma satulah kalo gak salah,"ucapnya, seraya menambahkan, jika tindak lanjut dari SK 3 Menteri itu akan diserahkan langung kepada yang bersangkutan.

Surat keputusan Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, No 182/6597/SJ, No 15 Tahun 2018 dan No 153/KEP/2018.

Surat tersebut tentang penegakan hukum terhadap Pegawai Sipil Negara (PNS) yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Surat keputusan bersama 3 Menteri itu, meliputi penjatuhan sanski berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini Kepala Daerah dan pejabat yang berwenang kepada PNS tersebut.

Penyelesaian dari SK 3 Menteri paling lama dilakukan pada Desember 2018 ini. Apabila tidak lakukan, kemudian penjatuhan sanksi akan dilalkukan kepada PPK dan pejabat yang berwenang.

Pemprov Sumut menduduki urutan pertama  sebagai jumlah PNS mantan narapidana koruptor. Ada 298 PNS yang tersebar di 33 kabupaten dan kota.

Informasi yang dihimpun, Pemko Siantar memiliki 10 PNS yang pernah terjerat kasus korupsi. Ke- 10 PNS itu, antara lain, Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Bendahara, Kepala Tata Usaha, pensiunan serta non job dari PNS. Status mereka masih menerima gaji pensiuanan dan gaji pokok PNS.

Penulis: gee. Editor: gun.