Mon 17 Dec 2018

Soal PT SBSJJ, Dishut Sumut Patut Evaluasi Kinerja KPH Wilayah II

PT Sumber Bumi Sawit Jadi Jaya, santer disebut melakukan penyerobotan kawasan hutan register 18, di Nagori Buntu Bayu, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun. (foto/tim)

Simalungun, hetanews.com- Dinas Kehutanan Sumatera Utara, dinilai patut mengevaluasi kinerja Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Joner Sipahutar.

Pasalnya, hingga saat ini, Joner yang diberikan wewenang penuh oleh Undang-undang, tidak juga dapat menyelesaikan carut marut pengelolaan hutan register 18, di Nagori Buntu Bayu, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun.

Belum lagi persolan yang cukup fatal, yakni pembiaran penyerobotan hutan register 18 yang dilakukan PT Sumber Bumi Sawit Jadi Jaya (SBSJJ) seluas 3.4 hektar, dan itu diketahui olehnya.

Memang, bukan perkara mudah bagi KPH Wilayah II Pematangsiantar untuk mengentaskan masalah ini. Dugaan kuatnya "beking" oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Simalungun, hingga dugaan kolusi di tubuh dinas Pemkab Simalungun menjadi tantangan besar KPH Wilayah II.

Belum lagi potensi konflik horizontal, seolah menjadi momok menakutkan, bila Dinas Kehutanan Sumut melakukan tindakan represif untuk menenggakan hukum di wilayah tersebut.

Salah satu oknum anggota DPRD Simalungun yang disebut-sebut sebagai beking, Bona Uli Rajagukguk, berulang kali menolak hal itu dan mengatakan tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan PT SBSJJ.

Baca juga: Bona Uli Rajagukguk Siap "Buka-bukaan" dengan Komisi III Terkait PT SBSJJ

Menurut anggota dewan Komisi I yang membidangi kehutanan ini, dasar hukum yang dimiliki PT SBSJJ sudah sangat jelas, berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dimiliki perusahaan.

Anehnya, Joner Sipahutar, tetap bersikukuh bahwa 3.4 hektar lahan PT SBSJJ, memang berada di kawasan hutan register 18, sesuai dengan SK Menhut 579 Tahun 2014.

Berbagai upaya juga telah dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan mengadukan pelanggaran ini ke Polda Sumatera Utara, namun hingga kini belum ada titik terang mengenai kasus ini.

Bahkan, Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajeksah, juga pernah berjanji akan menerjunkan staf ahli untuk menyelesaikan kasus penyerobotan hutan ini. Namun lagi-lagi belum ada titik terang.

Ada apa dibalik diamnya pihak terkait menanggapi carut marut pengelolaan hutan register 18?

Penulis: tim. Editor: gun.