HETANEWS.COM

1 Ranperda Dikembalikan ke Pemkab Karo, 8 Lagi Disetujui jadi Perda

Penandatanganan bersama oleh Bupati Karo, dengan Pimpinan DPRD Karo, Nora Else Br Surbakti, Wakil Ketua, Inolia Br Ginting dan Effendi Sinukaban. (foto/charles)

Karo,hetanews.com- Meskipun pembahasan Ranperda sering terjadi adu argumentasi, antara eksekutif dan legislatif. Akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karo, menyetujui 8 dari 9 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo, Senin (3/12/2018), dalam rapat paripurna, di gedung DPRD Karo.

Bupati Karo, Terkelin Brahmana, dalam sambutannya usai pembahasan dalam rapat paripurna, terhadap pengambilan keputusan 8 dari 9 Ranperda untuk ditetapkan menjadi Perda yang disetujui, merupakan bukti nyata kesungguhan antara eksekutif dengan legislatif  untuk melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing secara maksimal.

“Perkenankanlah saya atas nama Pemkab Karo, menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi- tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Karo yang sungguh sungguh tanpa lelah melakukan pembahasan ranperda. Sehingga dapat merumuskan suatu produk hukum yang diharapkan dapat menjadi landasan dan pedoman bagi semua pihak dalam beraktivitas dan bermasyarakat di Tanah Karo Simalem,”ujar Bupati.

Tak lupa juga, sambungnya lagi, dia menyampaikan mohon maaf setulus-tulusnya karena selama proses pembahasan selalu muncul berbagai pandangan dan masukan yang sangat konstruktif. Bahkan sering terjadi silang pendapat  atau adu argumentasi. Semua ini adalah cerminan berdemokrasi demi terciptanya rumusan Perda yang baik dan telah disepakati, katanya.

Pantauan wartawan, usai persetujuan 8 dari 9 Ranperda, ditandai dengan penandatanganan bersama oleh Bupati Karo, dengan Pimpinan DPRD Karo, Nora Else Br Surbakti,  Wakil Ketua, Inolia Br Ginting dan Effendi Sinukaban.

Adapun 8 Ranperda yang disetujui yakni,  Ranperda tentang Penanggulangan Bencana, Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Ranperda tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain, Ranperda tentang RTRW Kabupaten Karo Tahun 2018-2038 dan Ranperda tentang Badan Pemusyawaratan Desa.

Sedangkan 1 Ranperda yang tidak disetujui yaitu, Ranperda tentang Penyediaan dan Pengelolaan Kawasan Penggembalaan Umum. Persetujuan Ranperda ini melalui voting tertutup. 15 orang tidak setuju dan yang hanya menyetujui sebanyak 7. Sesuai ketentuan, maka Ranperda tersebut dikembalikan ke Pemkab Karo.

Penulis: charles. Editor: gun.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Aplikasi Heta News sudah tersedia di Google Play Store. Silakan pasang di ponsel pintar Anda!