HETANEWS.COM

Lahan 'Mantan Bishop GMI' Diserobot Mafia Tanah, Kasusnya Belum Tuntas

Korban RPM Tambunan dan pengacaranya, Rinto Maha. (foto/adr)

Medan,hetanews.com- Terkait kasus penyerobotan lahan seluas 690 meter, milik mantan Bishop GMI, RPM Tambunan, yang ditangani Subdit II Hardabangtah Ditreskrimum Polda Sumut, hingga saat ini belum juga ada kemajuan (berjalan ditempat). Kapolda Sumut, Irjen Pol Agus Andrianto dan Jendral Tito Karnavian pun diminta untuk menindak penyidik yang diduga 'bermain' dalam penanganan kasus tersebut.

Hal itu disampaikan kuasa hukum korban, Rinto Maha, kepada wartawan, di Polda Sumut, Sabtu (1/12/2018) tadi.

Kata dia, kasus penyerobatan lahan seluas 690 meter milik RPM Tambunan, di Polda Sumut, belum juga tuntas hingga saat ini. Ia berharap, Kapolda Sumut, Irjen Pol Agus Andrianto dan Kapolri, Jendral Pol Tito Karnavian bisa melihat fenomena ini, sebab ada oknum penyidik di Polda Sumut yang diduga 'bermain' dalam perkara tersebut.

"Jadi, kasus ini bermula dari adanya klaim 'seseorang' yang mengaku membeli tanah dari Ir Tumiar (nama palsu,red). Dimana, dalam pengembangan penyidikan ditemukan fakta, Tumiar tersebut adalah person fiktif karena nama tersebut adalah nama yang sama dengan Tumiar Sianturi, istri korban penyerobotan,"sebutnya.

Nah, bahwa atas temuan tersebut, lanjutnya, kemudian pada bulan Juli 2016, lalu, kliennya melaporkan kasus pemalsuan tersebut ke Polda Sumut. Dalam perkembangannya, penyidik menemukan fakta Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu yang digunakan pelaku, mendengar saksi mahkota (yang pernah sama-sama membeli tanah) korban, ahli dan menerima bukti surat penyitaan dengan izin dari ketua PN Medan, bahkan telah memeriksa Kabid Dukcapil Kota Medan, Saragih yang menyebut KTP,  Tuamiar adalah KTP palsu.

"Lalu anehnya, dengan adanya semua bukti-bukti, saksi dan bukti petunjuk yang diberikan ke penyidik. Perjalanan kasus tersebut tiba-tiba di SP3 penyidik dengan alasan tidak cukup bukti pada tahun 2017. Dan itu menurut saya, sebagai kuasa hukum korban adalah hal yang irasional,"kesalnya.

Alhasil, diungkapkannya, kasus tersebut pun 'mencuat'  sampai ke telinga Kapolda Sumut, sebelumnya Irjen Pol Paulus Water Pauw hingga Surat Penghetian Perkembangan Penyidikan (SP3), dibatalkan oleh jenderal bintang dua tersebut. 

"Kendati demikian, nyatanya penyidik membangkang perintah Kapolda Sumut waktu itu. Faktanya,  kasus tersebut belum juga tuntas sampai sekarang,"keluhnya.

Dalam hal ini, iapun berharap adanya campur tangan Kapolda Sumut, Irjen Pol Agus Andrianti dan Kapolri, Jendral Tito Karnavia dalam penyelesaian perkara ini. 

"Ya, kita hanya meminta agar hukum ditegakan seadil-adilnya. Kapoldasu dan Kapolri harus  memerintahkan penyidik untuk menetapkan tersangka kasus pemalsuan KTP atas nama Tumiar. Sebab ini sangat melukai perasaan rakyat, jika penegak hukum yang harusnya menangkap penjahat atau mafia tanah malah tidak bekerja sepatutnya, bagaimana mungkin Surat Sertifikat (SK) Camat bisa terbit di tanah bersertifikat SHM. Kasihan masyarakat yang jadi korban,  jadi kami sebagai kuasa hukum meminta penyidik tersebut untuk dilakukan pemeriksaan propam,"tandasnya.

Sebelumnya, menanggapi itu, Kasubbid Penmas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan, mengaku setiap laporan masyarakat pastinya akan ditindak lanjuti. Hanya saja, Polisi butuh waktu untuk melakukan penyelidikan, katanya.




 

Penulis: adr. Editor: gun.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan