HETANEWS

Asisten 3: Berkas PT. SBSJJ Akan Disampaikan ke Pimpinan

Asisten 3 Administrasi Umum dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Sumut, Zonny Waldi. (foto/dvd)

Medan, hetanews.com - Polemik hutan register 18, di Nagori Buntu Bayu, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun belum juga tuntas. Meski sudah dilaporkan ke sejumlah pihak yang berwenang, tak satu pun tindakan diberikan kepada PT. Sumber Bumi Sawit Jadi Jaya (SBSJJ).

Baca juga: Polemik PKS PT. SBSJJ, Kadishut Sumut: Saya Baru Menandatangani Surat untuk Tim Pengukur

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kehutanan yang memiliki fungsi pengawasan mengaku sudah melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan PT. SBSJJ tersebut. "Kemarin saya baru menandatangani surat untuk tim pengukur ke tempat kejadian perkara. Saat ini tim sedang meninjau ke lokasi," ucap Kepala Dinas Kehutanan, Harlen Purba kepada hetanews.com dari seberang telpon, 6 November 2018.

Nah, Rabu (28/11/2018), Asisten 3 Administrasi Umum dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Sumut, Zonny Waldi mengatakan telah menerima berkas polemik PT SBSJJ tersebut. Hanya saja, ia tidak menjelaskan apakah berkas tersebut terkait dugaan ,penyerobotan lahan hutan negara atau tidak. "Bukan tupokdi saya untuk menerangkan berkas ini. Berkas akan disampaikan ke pimpinan. Berkasnya berasal dari Dinas Kehutanan. Coba komfirmasi ke Dinas Kehutanan atau Kabidnya, Pak Pane," ucap Zonny Waldi.

Baca juga: LSM Agresi Desak Poldasu Segera Proses PT SBSJJ

Dugaan pelanggaran ini diungkap sumber di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BMPPT) Simalungun. Dimana ia menyebut PKS PT SBSJJ masih masuk dalam kawasan hutan milik negara. Pun begitu, mulai dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pemukiman Rakyat (PUPPR), Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Pangulu Nagori Buntu Bayu bersama Camat Hatonduhan, tetap menerbitkan rekomendasi. 

Rekomendasi yang diterbitkan merupakan salah satu persyaratan untuk pengurusan penerbitan izin perindustrian dan perdagangan, izin pemukiman, pertanian (perkebunan). Namun, saat pengajuan penerbitan izin di Dinas BPMPPT, pihak PT SBSJJ ternyata tidak melampirkan sertifikat tanah. Ketika itu sertifikat tanah lokasi berdirinya PT SBSJJ disebut sedang dalam pengurusan.

Baca juga: Ada 3,4 Hektar Lahan PT. SBSJJ Berada di Atas Hutan Register 18

Kejanggalan atas keberadaan PKS PT SBSJJ itu diperkuat pada peta SK Menhut 579 pengganti SK 44. Dimana lokasi berdirinya PKS PT SBSJJ masih berada di kawasan hutan atau tidak termasuk dalam eks HTI. 

Belakangan, karena tidak ada tindakan berarti dari Pemkab Simalungun maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dugaan pelanggaran PT SBSJJ ini dilaporkan ke Polda Sumut oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Agresi). Laporan itu disampaikan dengan surat bernomor 033/Agresi/IX/2018.

LSM Agresi melaporkan PT. SBSJJ atas dugaan pelanggaran Pasal 50 ayat 3 dan Pasal 78 ayat 2 UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Penulis: david. Editor: anto.