HETANEWS

Kota Tanjungbalai Tidak Ramah Pejalan Kaki

Truk yang bebas melintas dan parkir hingga mengundang macet. (foto/ferry)

Tanjungbalai,hetanews.com- Tanjungbalai yang dijuluki  kota kerang, mempunyai luas 60 kilometer persegi dan mempunyai jumah penduduk 154 ribu jiwa. 

Namun kota madya kecil ini, terkesan tidak tertata dengan rapi dan terkesan lemahnya peraturan dalam tata kelola ruang perkotaan. 

Hal ini terlihat, dari jalan utama masuk ke pusat kota yang semrawut dengan ruas jalan yang hanya beberapa meter, dijadikan tempat berjualan. 

Selain itu, bebasnya truk parkir dengan melakukan bongkar muat, sehingga mengakibatkan lalu lintas macet,  trotoar pejalan kaki dijadikan tempat berjualan seperti terlihat di jalan Veteran atau lebih dikenal dengan nama jalan pajak Kawat yang berada di inti kota. 

Lebih parahnya lagi, di tengah jalan utama tersebut, dibangun bangunan untuk berjualan ikan yang memakan hampir separuh badan jalan. 

Seharusnya Satpol PP selalu mengawasi tempat yang sering digunakan PKL mangkal. Bila Satpol PP tidak selalu mengawasi tempat itu, dipastikan PKL akan kembali ke lokasi jualannya.

Trotoar dipakai sebagai tempat berjualan. (foto/ferry)

Pemerintah daerah harus bijak dalam menyikapi hal ini. Kenyamanan pejalan kaki sudah direnggut sejak lama,” kata  Eko dan Evi, salah satu pengguna trotoar.

Menurut Evi,  kondisi semrawut ini sudah terjadi sejak beberapa bulan yang lalu. Namun, hingga hari ini, pemerintah seolah berdiam diri tanpa memberikan sangsi  bagi para pelanggar ketentuan itu.

"Kalau lewat jalan itu di jam - jam tertentu pasti macet. Karena lahannya digunakan untuk parkir. Aktivitas, orang meletakkan truk dan sepeda motor dan dagangannya, itu yang membuat lalu lintas semakin macet," tandasnya.

“Terpaksa saya berjalan di pinggir jalan raya, sebab trotoarnya penuh barang dagangan milik toko -toko tersebut. Mungkin berjalan di pinggir jalan raya sangat membahayakan, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena saya warga biasa. Kondisi ini sudah sangat lama,” ucap warga lainnya. 

Ia bersama warga lainnya hanya berharap kepada Pemerintah Daerah untuk dilakukan penertiban. Artinya, hak-hak pejalan kaki tidak dirampas dan tidak ada yang merasa dirugikan, katanya. 

Penulis: ferry. Editor: gun.