HETANEWS

P-APBD 2017 "Besar Pasak Daripada Tiang", Ini Komentar Pengamat Ekonomi

Simalungun, hetanews.com- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun, diketahui mengalami defisit anggaran yang melebihi ketentuan batas maksimal, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 117/PMK.07/2017.

Hal ini juga yang mendasari, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), akhirnya memilih tidak memberikan opini atas laporan keuangan (disclaimer) Pemkab Simalungun Tahun Anggaran 2017.

Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Ambar Wahyuni, bahkan menyebut keadaan tersebut, diibaratkan besar pasak daripada tiang. 

Pasalnya, sampai akhir tahun, realisasi yang diproyeksikan di P-APBD 2017 tidak tercapai, namun belanja daerah terealisasi semua, hingga menyebabkan hutang kepada pihak ketiga senilai Rp100 Milyar lebih.

Pengamat Ekonomi, Darwin Damanik, mengatakan, terdapat kemungkinan indikasi lemahnya perencanaan alokasi anggaran dan juga lamanya proses pembahasan anggaran.

"Dua hal ini yang menjadi faktor utama. Disamping faktor lain yakni inovasi dari pemimpin, untuk menemukan program kreatif yang diharapkan dapat menyerap anggaran pendapatan daerah," ujarnya saat dimintai tanggapan hetanews.com, Jumat (23/11/2018).

Menurut dosen ekonomi pembangunan ini, persoalan alokasi anggaran pendapatan menjadi hal krusial yang paling disoroti oleh publik, sebagai parameter kinerja pemerintah daerah.

"Alokasi anggaran sebaiknya fokus pada bidang yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan, disamping infrastruktur dan lain-lain," kata Darwin.

Ditanya bagaimana dengan nasib tenaga honorer di Pemkab Simalungun, yang terancam dipecat akibat imbas dari defisit anggaran ini? Darwin mengatakan, Pemkab Simalungun dinilai perlu realistis dan dapat mengambil pelajaran atas kebijakan yang berkaitan dengan belanja pegawai.

"Pemkab Simalungun harus memangkas belanja pegawai dan jumlah pegawai yang dirasa tidak memiliki produktivitas pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dan untuk pegawai di kedinasan kesehatan ataupun pendidikan, sebaiknya tetap dipertahankan,"paparnya.

Penulis: pranoto. Editor: gun.