HETANEWS.COM

‘Mandul’, Dishut dan Polda Sumut Tak Kuasa Berangus Mafia Tanah Register 18

Peta Hutan Register 18 sesuai SK Menhut 579 Tahun 2014, yang kini menjadi polemik.

Simalungun,hetanews.com- Lokasi hutan register 18 seharusnya menjadi perhutanan sosial atau dilepaskan statusnya dari Hutan Produksi Terbatas (HPT) menjadi Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan.

Berubahnya fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, merupakan kesalahan fatal yang patut segera diselesaikan, agar kepastian hukum atas kawasan hutan register 18 menjadi jelas.

Kepala UPT KPH Wilayah II Pematangsiantar, Joner Sipahutar, mengatakan, tidak ada terminologi tanaman sawit yang diperuntukkan bagi kawasan hutan.

"Sejauh ini tidak ada terminologi sawit untuk tanaman hutan," kata Joner.

Meskipun mengetahui adanya pelanggaran, namun Joner belum memiliki formula khusus untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Terlebih lagi, seluas 3.4 hektar kawasan hutan register 18 diduduki secara terang-terangan oleh salah satu korporasi swasta, PT Sumber Bumi Sawit Jadi Jaya (SBSJJ).

Apa yang membuat Dinas Kehutanan Sumut, yang dikepalai Harlen Purba, seolah "mandul" meneggakan aturan serta kewenangan yang dimilikinya untuk hutan register 18?

Padahal, ditempat berbeda tepatnya di Kabupaten Labuhanbatu, Dinas Kehutanan dan KPH Labuhanbatu dapat bersikap tegas menertibkan kawasan hutan yang dirambah secara ilegal.

Misteri apa sebenarnya yang menyelimuti hutan register 18, hingga pejabat berwenang dan pemerintah daerah setempat tidak kuasa melakukan tindakan?

Baca juga: Polemik PKS PT. SBSJJ, Kadishut Sumut: Saya Baru Menandatangani Surat untuk Tim Pengukur

Beberapa fakta mulai muncul kepermukaan, selain adanya dugaan kolusi di beberapa dinas di Pemkab Simalungun, ada oknum anggota DPRD Simalungun juga ada yang ikut "bermain" dalam penyerobotan tanah negara ini.

Begitupun dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara, tampaknya belum melakukan aksi sesuai kewenangannya, untuk memberangus oknum-oknum mafia tanah, kendati sudah diberikan petunjuk dan data oleh LSM Aliansi Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Agresi).

Akademisi dari Universitas Simalungun, DR Benteng H Sihombing, menyarankan agar pemerintah daerah dan dinas terkait untuk memberikan penjelasan atas status HPT register 18.

"Kalau faktanya begitu, dilepaskan menjadi Hak Guna Usaha lebih memiliki dampak yang baik, dibandingkan statusnya HPT tetapi tidak sesuai dengan peruntukannya," paparnya, Rabu (21/11/2018).

Penulis: pranoto. Editor: gun.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan