HETANEWS

Ketua Fraksi Demokrat Kritik Pemko Siantar, Tidak Serius Kelola RPH

Satpol PP tertibkan para pedagang daging non halal yang menggunakan trotoar, di Jalan DI Panjaitan Siantar. (foto/gee)

Siantar,hetanews.com- Pemko Siantar, belum sepenuhnya serius mengelola Rumah Potong Hewan (RPH). Seiring maraknya ditemui pedagang daging non halal, di seputaran jalan DI Panjaitan Siantar. Keberadaan para pedagang ini dikarenakan lokasi dan tempat tidak ada disediakan. 

Sementara RPH yang disediakan oleh pemerintah, sampai saat ini belum jelas peruntukannya. RPH itu dibangun melalui Perusahaan Daerah Pembangunan Aneka Usaha (PDPAUS), pada 2016 silam, di Jalan Manunggal Karya, Kelurahan Tong Marimbun, Kecamatan Siantar Marimbun.

Fraksi PAN Pembangunan Sejahtera DPRD Siantar, Heri Agus Siahaan, sebelumnya menyampaikan kritikan, melalui pandangan fraksinya kepada Pemko Siantar, terkait  para pedagang daging non halal, di seputaran jalan DI Panjaitan itu. 

Namun hingga saat ini, belum ada langkah preventif dari Pemko Siantar untuk merelokasi pedagang ketempat yang layak. Meski demikian, Satpol PP bertindak menertibkan pedagang non hal yang ketahuan memakai trotoar sebagai lapak berjualan. 

Satpol PP juga menghimbau kepada pedagang tersebut agar berjualan sesuai dengan lokasi yang ditentukan. Munculnya para pedagang non halal ini, dikarenakan ketidak seriusan Pemko Siantar, mengelola RPH.

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Siantar, Asrida Sitohang. Menurut Asirida, bahwa hal yang paling substansial adalah persoalan RPH yang tidak dikelola dengan serius, akibatnya para pedagang tidak punya tempat.

"Sebenarnya, persoalan ini sudah dari dulu disampaikan. Memang pemerintah saja yang tidak serius. Kalau pun digusur, mau dimana para pedagang direlokasi, sementara tempatnya tidak ada," jelasnya, Senin (19/11/2018).

Anggota Komisi II DPRD Siantar ini juga mempertanyakan peruntukan RPH, yang ssudah hampir dua tahun berdiri. Menurutnya, bila Pemko Siantar serius mengelola RPH itu dengan baik, tentu RPH untuk ruminansia dan hewan unggas juga ada.

Asrida menambahkan, dalam rangka menjamin kebutuhan pangan bersumber dari hewan yang aman sehat dan utuh, diperlukan RPH yang memenuhi persyaratan. 

Penulis: gee. Editor: gun.