HETANEWS

Labuhanbatu Ada OPKH, Hutan Register 18 Kapan?

Operasi Pemulihan Kawasan Hutan oleh Dinas Kehutanan Sumut dan KPH Labuhanbatu, di kawasan hutan negara yang berubah fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit secara ilegal. (Foto/dok.Harian Sinar Indonesia Baru)

Simalungun,hetanews.com- Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah II Pematangsiantar, dan Dinas Kehutanan Sumut, mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan kekacauan tata kelola hutan register 18, di Nagori Buntu Bayu, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun.

Hal ini bukan tanpa dasar. Pasalnya, baru-baru ini, tepatnya pada 15 November 2018, UPT KPH Labuhannatu bersama dengan Dinas Kehutanan Sumut, menggelar Operasi Pemulihan Kawasan Hutan (OPKH).

Dimana dalam operasi itu, ada 1700 hektar kawasan hutan yang dipulihkan, setelah adanya tindakan alih fungsi lahan secara ilegal yang diduga dilakukan warga dan korporasi (pemilik modal) di Desa Wonosari, Kecamatan Paneihilir, Kabupaten Labuhanbatu.

Dalam operasi itu, sejumlah perkebunan sawit ilegal ditumbangi dengan menggunakan alat berat dengan menerjunkan 80 personil gabungan dari TNI/Polri, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan UPT KPH Labuhanbatu.

Melihat fakta tersebut, bagaimana dengan tindakan UPT KPH Wilayah II Pematangsiantar, melihat adanya alih fungsi lahan hutan register 18 sekaligus penyerobotan kawasan hutan oleh PT Sumber Bumi Sawit Jadi Jaya (SBSJJ) seluas 3.4 hektar?

Kepala UPT KPH Wilayah II Pematangsiantar, Joner Sipahutar, dalam wawancara khusus dengan hetanews.com mengatakan, belum dapat menemukan solusi untuk mengentaskan persoalan hutan register 18, yang kini beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit.

Tidak hanya beralih fungsi, kini lahan seluas 6 ribu hektar yang masih berstatus Hutan Produksi Terbatas (HPT) itu diketahui ada aktivitas industri pengolahan Crude Palm Oil (CPO) didalamnya.

"Saya membutuhkan dukungan dari instansi lain untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di hutan register 18 itu, bahkan sebelum saya menjabat hutan itu sudah bermasalah," kata Joner.

Terpisah, Kepala Dinas Kehutanan Sumut, Halen Purba, mengaku sudah menerbitkan surat perintah untuk meninjau lokasi yang diduga di serobot oleh pihak korporasi yang dimaksud, namun hingga kini belum ada tanda-tanda tindakan represif yang dilakukan pihaknya.

"Kemarin saya mendatangi surat untuk meninjau lokasi perkara," pungkas Halen, dalam wawancara pada 6 November lalu.

Akademisi dari Universitas Simalungun, DR Benteng H Sihombing, memaparkan, bahwa kesalahan pengelolaan hutan register 18, tidak dapat dilimpahkan sepenuhnya kepada UPT KPH Wilayah II Pematangsiantar.

Baca juga: Soal Polemik Hutan Register 18, Ini Tanggapan Pengamat

Baca juga: Komisi III DPRD Simalungun akan Panggil PT SBSJJ dan Pihak Pemberi Izin

Baca juga: Soal PT SBSJJ, Joner: Saya Tidak Ada Hubungan Apa-apa

Menurut Benteng, ada yang patut ditelisik lebih mendalam, yakni persoalan izin pengelolaan hutan register 18.

"Kesalahan bukan hanya terletak di KPH saja, ada beberapa faktor, salah satunya KPH baru didirikan. Terlepas dari itu, bagaimana izin pengelolaan hutan, apakah diberikan secara legal atau justru sebaliknya," kata Kepala Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Simalungun ini.

Namun, lebih dalam, Benteng menawarkan solusi, yakni menertibkan perkebunan kelapa sawit dan aktifitas industri, atau melepaskan sepenuhnya status HPT menjadi Hak Guna Usaha (HGU).

"Yang perlu ditegaskan adalah status HPT nya. Tidak boleh ada tanaman sawit di HPT. Yang pertama ditertibkan seperti yang sudah dilakukan di daerah lain atau dilepaskan menjadi HGU," paparnya.

Penulis: pranoto. Editor: gun.