HETANEWS

Soal Polemik Hutan Register 18, Ini Tanggapan Pengamat

DR Benteng H Sihombing (kemeja cokelat), Ir. Jhonson A. Marbun (baju biru) bersama dengan mahasiswa Fakultas Kehutanan USI, saat ditemui hetanews.com, Kamis (15/11/2018). (foto/pranoto)

Simalungun,hetanews.com- Persoalan hutan register 18, di Nagori Buntu Bayu, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, ditanggapi pengamat kehutanan, DR Benteng H Sihombing.

Akademisi Universitas Simalungun ini, menilai, ada yang salah dalam pengelolaan Hutan Produksi Terbatas (HPT), di register 18. Menurutnya, HPT tidak dapat dialih fungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit.

"Pada prinsipnya, HPT difungsikan untuk tanaman keras dan lambat tumbuh dengan disesuaikan jenis tanah dan topografi wilayahnya yang cenderung berlereng," kata Benteng.

Kepala Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian USI ini, mengatakan, jika status HPT masih melekat, di hutan register 18, maka seharusnya dipertahankan sesuai dengan aturan, kecuali ada izin pengelolaan hutan.

"Kecuali ada izin konversi usaha, dan bila statusnya tetap HPT meskipun ada izin, tetap tidak boleh ditanami sawit," paparnya.

Ditanya, mungkinkah ada kelalaian pemerintah, termasuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah II Pematangsiantar? Benteng mengatakan, hal itu berpulang kepada ketegasan pemerintah daerah setempat.

"Yang perlu ditinjau ulang adalah izinnya. Siapa yang mengeluarkan izin untuk ditanami sawit, kalau indikasi kelalaian kita tidak mengerti, apakah ada pelanggaran, itu konteks berbeda," pungkasnya.

Baca juga: Komisi III DPRD Simalungun akan Panggil PT SBSJJ dan Pihak Pemberi Izin

Ditanya kembali, apakah bisa ada aktivitas industri di HPT? Mengingat faktanya ada 2 Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang sudah beroperasi dan 1 PKS lagi tengah dalam pembangunan. Benteng kembali menegaskan, perihal siapa pihak yang memberikan izinnya.

"Itu yang patut ditelusuri lebih mendalam. Nah jika pemerintah yang memberikan izin, berarti pemerintah mengamini. Solusinya ialah dikembalikan fungsinya atau dijadikan perhutanan sosial," pungkasnya.

Seperti yang diketahui, fakta kesemrawutan tata kelola hutan register 18 kian mencuat. Dimana ada sekitar 6 ribu hektar HPT berubah fungsi menjadi kebun sawit.

Disisi lain, terdapat aktifitas industri pengolahan Crude Palm Oil (CPO) yang dimotori korporasi swasta. Parahnya lagi, 1 dari 3 PKS yang ada, yakni PT Sumber Bumi Sawit Jadi Jaya (SBSJJ) malah dengan terang-terangan menyerobot kawasan hutan seluas 3.4 hektar.

Anehnya, terdapat 7 dinas di Pemkab Simalungun yang justru mengamini izin pendirian PKS PT SBSJJ, disamping adanya indikasi "kelalaian" membiarkan HPT register 18 berubah fungsi tanpa izin yang jelas.

Penulis: pranoto. Editor: gun.