HETANEWS

Melibatkan OPD, Wali Kota Siantar Dilaporkan ke KPK Atas Dugaan Korupsi Rp6,4 M

Wali Kota Siantar, H Hefrianysah (pakai lensa) saat menyalam seorang warga pada acara HUT Siantar, April 2018. (foto/gee)

Siantar, hetanews.com - Wali Kota Siantar, H Hefriansyah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan penyelewengan uang negara yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kini KPK bekerja untuk mempelajari laporan dugaan korupsi tersebut.

Dugaan korupsi yang menyeret nama Hefriansyah dilaporkan oleh Forum Mahasiswa Sumatera Utara, Rabu (14/11/2018) kemarin, di kantor KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. 

Organisasi Mahasiswa yang tergabung dalam Forum ini ialah: Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumut, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim (KAMMI) Sumut dan Himpunan Mahasiswa Al Wasliyah (HIMMAH) Sumut. 

"Iya benar, Rabu semalam kami laporkan ke gedung KPK di Jakarta. Kami diterima dengan baik disana," kata Abdul Razak Nasution, Kamis (15/11/2018).

Ketua PW HIMMAH Sumut ini menjelaskan, ada tiga kepala daerah di Sumatera Utara yang dilaporkan atas dugaan korupsi. Antara lain Bupati Simalungun, JR. Saragih, Bupati Mandailing Natal, Dahlan Hasan Naution dan Walikota Siantar, H. Hefriansyah.

Menurut Razak, sedikitnya ada 10 kepala daerah di Sumatera Utara yang masuk dalam daftar dugaan korupsi berdasarkan data Forum Mahasiswa Suamatera Utara. Untuk saat ini, pihaknya masih melaporkan 3 kepala daerah ini ke KPK. 

"Laporan ini kami sampaikan sebagai bentuk evaluasi kepala daerah se Sumatera Utara, untuk menciptakan Sumut yang Bermartabat," jelas Razak, juga mengakui Kota Siantar sebagai daerah yang potensi korupsinya cukup tinggi.

Dijelaskan Rajak, Walikota Hefriansyah diduga melakukan korupsi dengan melibatkan OPD Pemko Siantar sebesar Rp6,4 miliar pada Tahun 2017. Adapun yang menjadi dasar pihaknya mengindikasikan korupsi itu berdasarkan penelusuran di lapangan serta hasil audit BPK.

"Dengan dasar administratif audit BPK dan penelusuran Tim kami di lapangan, ternyata benar hitungan BPK dengan kita. Jadi dengan dasar itulah kami laporkan dan kami adukan ke KPK," jelasnya.

Ditanya lebih lanjut bagaimana pihaknya menduga Walikota Hefriansyah melakukan korupsi dengan melibatkan OPD, Razak menuding Walikota Siantar itu hanya menerima setoran dari dinas.

"Melalui dinasnya, walikota ini kan hanya menerima setoran, melalui dinasnya, tahulah kan," imbuhnya.

Dengan adanya laporan atas dugaan korupsi yang menyeret nama tiga kepala daerah ini, KPK akan bekerja untuk mempelajari laporan yang disampaikan Forum Mahasiswa Sumatera Utara. Razak menambahkan, pihaknya akan tetap berkordinasi agar laporan tersebut menjadi prioritas KPK.

Penulis: gee. Editor: anto.