HETANEWS

Gugatan Pasar Horas, Kabag Hukum: Pernyataan Itu Tidak Benar

Lokasi parkir di salah satu gedung Pasar Horas Jaya. (foto/gee)

Siantar, hetanews.com - Kepala Bagian Hukum Pemko Siantar, Hery Oktarizal mengkonfrontir adanya isu yang mengatakan Pemko tidak membiayai atau mensuport gelar perkara perdata pada persidangan yang bergulir  di Pengadilan Negeri (PN) Siantar.

"Terkait pertanyaan Pemko tidak membiayai perkara perdata adalah tidak benar. Bagian hukum mempunyai tugas memberikan bantuan hukum terhadap OPD/Pejabat/PNS yang mendapat permasalahan hukum di bidang perdata/TUN dalam pelaksanaan tugasnya," jelas Herry, Rabu (14/11/2018).

Untuk perkara perdata Pasar Horas, kata dia, pihaknya telah melaksanakan tugas dengan beracara di pengadilan mengajukan jawaban berupa bantahan, pengajuan bukti surat-surat dan pengajuan 3 saksi.

"Kita sudah ajukan saksi, Bapak Mariaman Naibaho, Bapak Laden Damanik dan Bapak Siahaan," jelasnya.

Herry Oktarizal juga menanggapi pernyataan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Penggugat Linawaty, yang menyatakan Pemko Siantar harus berbenah, atas aset-aset pemerintah yang tidak bersertifikat (Alashak) misalnya, lahan Pasar Horas Jaya, yang tengah digugat.

"Perlu kami sampaikan bahwa Pemko Siantar telah menguasai dan mengusahai Pasar Horas sejak Pemko dibentuk," jelasnya lagi. 

Perjalanan gugatan perkara perdata atas lahan Pasar Horas Jaya No: 38/Pdt.G/2018/PN-PMS di PN Siantar, menilik lemahnya Pemko Siantar dalam mempertahankan aset. Oleh karenanya, Pemko Siantar seharusnya berbenah dengan adanya kasus tersebut.

"Sebenarnya dengan mencuatnya kasus ini, seharusnya Pemko Siantar mau berbenah mempertahankan aset. Masa lahan yang dikelola Pemko yang sudah digugat tidak diperhatikan," ujar salah seorang Pengacara Penggugat dari Law Office IMR & Associates.

Usai ditemui di persidangan, Selasa (13/11/2018) siang, dia mengatakan, di balik gugatan perkara perdata ini, pihaknya ingin memberi kesan kepada Pemko Siantar agar tidak mengabaikan aset pemerintah.

"Ini kan, lahan yang dikuasai pemerintah tanpa alashak. Kita mau mengajari pemerintah, gini loh, kalau tanah itu harus memiliki surat-surat, jangan dipikirnya kita dapat uang dari perkara ini," kata dia menambahkan.

Penulis: gee. Editor: anto.